AS Cabut Sanksi terhadap Sekutu Junta Myanmar Menyusul Surat Pujian kepada Trump

(Kiri ke kanan) Sit Taing Aung, Jonathan Myo Kyaw Thaung, Tin Latt Min, dan Aung Hlaing Oo(The Irrawady)

AMERIKA Serikat (AS) telah mencabut sanksi terhadap beberapa sekutu jenderal penguasa Myanmar dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan militer, menurut pemberitahuan dari Departemen Keuangan AS.

Seperti dilansir The Star, Minggu (27/7), langkah itu dilkakukan setelah pemimpin junta mengirimkan surat pujian dan penuh sanjungan kepada Presiden Donald Trump.

Pimpinan junta Min Aung Hlaing merebut kekuasaan dalam kudeta 2021, menggulingkan pemerintahan sipil, dan memicu perang saudara yang telah menewaskan ribuan orang, menyebabkan 3,5 juta orang mengungsi, dan separuh negara berada dalam kemiskinan.

Dua minggu lalu, jenderal tertinggi tersebut mengirimkan surat kepada Trump, menanggapi ancaman tarifnya dengan memuji kepresidenannya, termasuk atas penutupan media yang didanai AS yang meliput konflik tersebut.

Sebuah pemberitahuan dari Departemen Keuangan AS pada Kamis lalu menyatakan sanksi dicabut terhadap KT Services and Logistics, Myanmar Chemical and Machinery Company, dan Suntac Technologies, serta manajer mereka.

Motif Tersembunyi?

Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Departemen Keuangan AS membantah adanya motif tersembunyi dalam langkah itu, meskipun pemberitahuan tersebut tidak memberikan alasan pencabutan sanksi.

"Siapa pun yang menyatakan sanksi ini dicabut karena motif tersembunyi adalah orang yang tidak memiliki informasi dan menyebarkan teori konspirasi yang didorong oleh kebencian terhadap Presiden Trump," kata juru bicara tersebut, yang tidak ingin disebutkan namanya.

KT Services and Logistics dan CEO-nya, Jonathan Myo Kyaw Thaung, disebut sebagai kroni junta ketika mereka dijatuhi sanksi pada 2022 karena menyewa pelabuhan Yangon dari sebuah perusahaan militer seharga US$3 juta per tahun.

Jonathan terekspos oleh The New York Times dan Justice for Myanmar memasok junta Myanmar pesawat Eropa, sistem pengawasan pantai Prancis, dan senjata Italia untuk angkatan laut guna menghindara sanksi Barat.   

Sementara perusahaan Kimia dan Mesin Myanmar dan pemiliknya, Aung Hlaing Oo, serta pemilik Suntac Technologies, Sit Taing Aung, dijatuhi sanksi akhir tahun itu karena memproduksi senjata, termasuk tank dan mortir.

Selanjutnya, Tin Latt Min--yang sebelumnya digambarkan AS memiliki berbagai perusahaan yang terkait erat dengan rezim--juga dihapus dari daftar sanksi.

Trump mengirim surat kepada pimpinan junta Min Aung Hlaing awal bulan ini, salah satu dari serangkaian surat yang dikirimkan kepada para pemimpin asing selama gempuran tarif globalnya.

Surat tersebut--yang diyakini sebagai pengakuan publik pertama Washington atas pemerintahan junta militer sejak kudeta--mengancam Myanmar dengan pungutan pajak sebesar 40% kecuali jika kesepakatan perdagangan tercapai.

Min Aung Hlaing lalu merespons dengan surat setebal beberapa halaman yang menyatakan penghargaan tulusnya atas pesan Trump dan memuji kepemimpinannya yang kuat. (AFP/B-3)