Data Pertumbuhan Ekonomi RI tak Masuk Akal, PBB Diminta Turun Tangan

Celios melaporkan data pertumbuhan ekonomi RI kuartal kedua 2025 ke PBB.(Celios)

Center of Economic and Law Studies (Celios) meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut mengaudit data pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang menyebutkan ekonomi RI tumbuh 5,12% itu menuai polemik karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi riil perekonomian Indonesia saat ini.

Permintaan resmi Celios disampaikan melalui surat permintaan investigasi pada Badan Statistik PBB yakni United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menyatakan bahwa inisiasi yang dilakukan Celios menjadi upaya untuk menjaga kredibilitas data BPS. Selama ini data BPS digunakan untuk berbagai penelitian oleh lembaga akademik, analis perbankan, dunia usaha termasuk UMKM dan masyarakat secara umum.

“Surat yang dikirimkan ke PBB memuat permintaan untuk meninjau ulang data pertumbuhan ekonomi pada triwulan ke-II 2025 yang mencapai 5,12% year-on-year. Kami coba melihat ulang seluruh indikator yang disampaikan BPS, dan menemukan industri manufaktur tumbuh tinggi, padahal PMI Manufaktur tercatat kontraksi pada periode yang sama,” katanya dalam keterangan yang diterima, Sabtu (9/8).

Selain itu, lanjutnya, porsi manufaktur terhadap PDB juga rendah yakni 18,67% dibanding triwulan ke-I 2025 yang sebesar 19,25%. Artinya, kata Bhima, deindustrialisasi prematur terus terjadi.

“Data PHK massal terus meningkat, dan industri padat karya terpukul oleh naiknya berbagai beban biaya. Jadi apa dasarnya industri manufaktur bisa tumbuh 5,68% yoy? Data yang tidak sinkron tentu harus dijawab dengan transparansi,” ungkap Bhima.

Direktur Kebijakan Fiskal Celios Media Wahyudi Askar menambahkan, jika terjadi tekanan institusional atau intervensi dalam penyusunan data oleh Badan Pusat Statistik (BPS), itu bertentangan dengan Fundamental Principles of Official Statistics yang diadopsi oleh Komisi Statistik PBB.

“Data yang kredibel bukan hanya persoalan teknis, tetapi berdampak langsung terhadap kredibilitas internasional Indonesia, dan kesejahteraan rakyat. Data ekonomi yang tidak akurat, khususnya jika pertumbuhan dilebih-lebihkan, dapat menyesatkan pengambilan kebijakan,” kata Media.

“Bayangkan, dengan data yang tidak akurat, Pemerintah bisa keliru menunda stimulus, subsidi, atau perlindungan sosial karena menganggap ekonomi baik-baik saja. Pelaku usaha, baik itu besar dan UMKM, para investor dan masyarakat pasti akan bingung dan terkena dampak negatif,” imbuhnya.

Celios berharap United Nations Statistics Division (UNSD) dan UN Statistical Commission segera melakukan investigasi teknis atas metode penghitungan PDB Indonesia, khususnya Triwulan II 2025.

“Kami juga berharap UNSD dan UN Statistical Commission mendorong pembentukan mekanisme peer-review yang melibatkan pakar independen, serta dukungan reformasi transparansi di tubuh BPS. Keinginan masyarakat itu sederhana, agar pemerintah Indonesia menghitung pertumbuhan ekonomi dengan standar SDDS Plus sehingga datanya dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Media.

Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda menyebut ketidakpercayaan terhadap data BPS didasari pada anomali yang terjadi terkait dengan data historis. Ia mencontohkan, pertumbuhan ekonomi triwulan II yang lebih tinggi dibandingkan triwulan yang ada momen Ramadhan-Idul Fitri terasa janggal.

“Hal ini dikarenakan tidak seperti tahun sebelumnya dimana pertumbuhan triwulanan paling tinggi merupakan triwulan dengan ada momen Ramadhan-Idul Fitri. Triwulan I- 2025 saja hanya tumbuh 4,87% year on year, jadi cukup janggal ketika pertumbuhan triwulan II mencapai 5,12%,” jelas Huda.

“Dengan sumbangan mencapai 50% dari PDB, tampak janggal yang mana pertumbuhan konsumsi rumah tangga triwulan I 2025 hanya 4,95% tapi pertumbuhan ekonomi di angka 4,87%. Tidak ada momen yang membuat peningkatan konsumsi rumah tangga meningkat tajam. Indeks keyakinan konsumen (IKK) juga melemah dari Maret 2025 sebesar 121,1 turun menjadi 117,8 (Juni 2025),” tutup Huda. (E-3)