DPR: Pemisahan Aset Telkom ke InfraCo Bisa Percepat Pemerataan Akses Digital

Ilustrasi(Antara)

Kebutuhan masyarakat terhadap akses internet kini setara dengan kebutuhan pokok, namun kenyataannya layanan tersebut masih belum dapat dinikmati secara merata, khususnya di wilayah pelosok dan kawasan 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Menanggapi tantangan tersebut, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar, Gde Sumarjaya Linggih, memberikan pandangannya terkait langkah strategis PT Telkom Indonesia (Persero) yang tengah mempersiapkan pemisahan aset dan bisnis infrastruktur ke anak usahanya, InfraCo/TIF. Ia menilai rencana ini sebagai keputusan penting dalam menjawab kebutuhan tata kelola sektor digital di masa depan.

“Kesenjangan digital merupakan persoalan mendesak. Pemisahan aset Telkom ke InfraCo/TIF diharapkan mampu memberi dampak luas bagi masyarakat, terutama dalam memastikan pemerataan akses layanan hingga pelosok negeri,” ujar Gde di Jakarta, Senin (8/12).

Menurutnya, ekonomi digital diproyeksikan menjadi salah satu pilar pertumbuhan nasional. Karena itu, pengelolaan infrastruktur yang lebih terfokus melalui InfraCo/TIF diyakini dapat mendorong efisiensi dan memperkuat ekosistem digital Indonesia. “Dengan infrastruktur yang lebih terarah dan efisien di bawah InfraCo/TIF, kita berharap hadir ekosistem digital yang lebih kuat dan dapat menyokong peningkatan aktivitas ekonomi digital di berbagai daerah,” lanjutnya.

Salah satu harapan utama dari pembentukan InfraCo/TIF adalah penerapan kebijakan infrastructure sharing yang lebih luas antara operator telekomunikasi. Gde menilai kebijakan ini memiliki potensi mempercepat pemerataan layanan. “Berbagi pakai infrastruktur adalah kunci. Ini akan menekan duplikasi investasi, mempercepat pembangunan jaringan, dan memperluas akses digital ke seluruh Indonesia,” jelasnya.

Ia menambahkan, pendekatan ini jauh lebih efisien dibandingkan setiap operator membangun infrastruktur sendiri di lokasi yang sama. Melalui berbagi infrastruktur, investasi dapat difokuskan untuk memperluas jaringan ke wilayah yang belum terlayani.

Langkah penataan Telkom ini juga sejalan dengan arahan Danantara dalam proses streamlining BUMN untuk mengoptimalkan bisnis dan operasi korporasi. Tujuannya adalah memperkuat fokus strategis sektor telekomunikasi, mengoptimalkan aset, memperluas konektivitas 3T, serta memperkuat ekosistem ekonomi digital nasional.

Telkom dijadwalkan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada 12 Desember 2025, dengan agenda pembahasan penguatan struktur bisnis dan pemisahan infrastruktur melalui InfraCo/TIF. Menjelang agenda tersebut, Gde berharap keputusan yang diambil dapat mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Harapan kami, RUPS-LB dapat memastikan pemisahan infrastruktur Telkom berjalan optimal dan memberi manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat melalui pemerataan akses digital yang berkualitas, serta memperkuat daya saing industri telekomunikasi nasional,” tuturnya.

Gde menegaskan bahwa Komisi VI DPR RI akan terus mengawasi implementasi langkah Telkom melalui InfraCo/TIF sebagai bagian dari kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan parlemen dalam mengatasi kesenjangan digital di Indonesia. (E-3)