Gapura Rp3,9 Miliar Dibangun di Gedung Sate, Kritik pun Datang

Gapura di pintu masuk Gedung Sate dirombak dengan biaya Rp3,9 miliar(MI/SUMARIYADI)

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi membangun gapura bergaya Candi Bentar sebagai wajah baru Gedung Sate. Pro dan kontra mewarnai kebijakan itu. 

Kritik datang karena pembangunan itu dinilai tidak selaras dengan kondisi ekonomi masyarakat.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menilai proyek tersebut justru menunjukkan ketimpangan antara prioritas anggaran dan kebutuhan riil warga. Dari perspektif politik anggaran, proyek tersebut memang layak dikritisi.

“Ketika sebuah program atau proyek sudah masuk dan disahkan dalam dokumen anggaran formal seperti APBD yang disepakati Pemda dan DPRD, artinya itu dianggap sebagai prioritas penting. Masalahnya, apakah perbaikan pagar dan gapura ini memang betul-betul mendesak di tengah kondisi masyarakat seperti sekarang?” ujarnya, Minggu (23/11). 

Ia menilai transparansi dari pemerintah daerah dan DPRD sangat penting. Publik berhak mengetahui alasan proyek tersebut diprioritaskan dibanding program yang secara langsung dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kristian juga menyoroti besarnya anggaran proyek yang mencapai Rp3,9 miliar. Setiap pengeluaran publik harus ditinjau dari sudut manfaat nyata dan efisiensi, bukan sekadar tampilan fisik yang megah.

“Selama ini pemerintah selalu membawa narasi efisiensi. Tapi efisiensi itu bukan sekadar memotong anggaran di satu sisi. Yang lebih penting adalah menekan input untuk menghasilkan output yang lebih bermakna,” ujarnya.

Tidak efektif untuk rakyat

Ia mempertanyakan efektivitas biaya pembangunan pagar dan gapura sepadan dengan hasil yang diterima masyarakat. Anggaran sebesar itu, bisa lebih efektif bila dialokasikan untuk program yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

“Apakah Rp3,9 miliar untuk pagar dan gapura itu lebih bermakna dibanding jika dialokasikan untuk program yang berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi warga? Penilaiannya pasti akan beragam, apalagi jika dilihat dari dampak nyatanya terhadap masyarakat,” tambahnya.

Proyek tersebut, lanjut dia, lebih bersifat simbolik dan mengejar efek visual semata. Pembangunan pagar dan gapura justru tampak seperti proyek mercusuar.

"Secara fisik tampak megah, seolah menunjukkan ada pergerakan pembangunan. Tapi ketika dibenturkan dengan realitas ekonomi masyarakat Jawa Barat saat ini, itu terasa hampa karena tidak menyentuh akar persoalan publik,” tuturnya.

Kristian menekankan, seharusnya pemerintah menaruh perhatian pada program yang benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bukan hanya memperindah wajah kota tanpa manfaat nyata