Gus Yahya Bersikeras Tidak Mau Mundur dari Ketua Umum PBNU

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.(MI/SUSANTO)

KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya bersikukuh pada pendiriannya tetap tidak akan mundur sebagai Ketua Umum PBNU, kendati didesak untuk mundur.

Selain itu, Gus yahya juga meragukan keabsahan surat risalah pemakzulan tersebut karena menggunakan tanda tangan manual yang menurutnya tidak sesuai dengan standar dokumen resmi organisasi.
Dokumen risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang ditandatangani KH Miftachul Akhyar, meminta Gus Yahya supaya mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU.

Usai diminta mundur, Gus Yahya mengumpulkan seluruh Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia, yang digelar Sabtu (22/11) malam. Pertemuan sendiri berlangsung hingga Minggu dinihari. 

“Saya sama sekali tidak terbesit untuk mundur. Karena saya mendapatkan amanat dari Muktamar untuk 5 tahun, pada Muktamar ke-34 yang lalu saya mendapatkan mandat (selama) 5 tahun,” ujar Gus Yahya di hadapan awak media, Minggu (23/11) dinihari.

Gus Yahya mengaku telah berkomunikasi dengan pengurus wilayah se-Indonesia terkait perkembangan situasi ini. Gus Yahya mengungkapkan bahwa mayoritas pengurus wilayah yang hadir dalam rapat tersebut tidak menginginkan dirinya mundur.

“Mereka mengatakan tidak mau saya mundur, jadi mereka itu khawatir saya mundur. Karena mereka dulu memilih saya (sebagai ketum), mereka akan kecewa kalau saya mundur,” ujarnya.

Masalah pemakzulan tersebut, lanjut Gus Yahya, muncul karena proses yang dilakukan melalui Rapat Harian Syuriah yang menurutnya tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBNU. 
Gus Yahya menegaskan bahwa Rapat Harian Syuriyah tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan ketua umum ataupun fungsionaris lainnya. 

“Maka saya tandaskan bahwa Rapat Harian Syuriyah menurut konstitusi AD/ART tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum. Memberhentikan fungsionaris yang lain saja tidak,” jelas Gus Yahya. 

TANDA TANGAN MANUAL
Selain itu, Gus Yahya meragukan keabsahan surat risalah pemakzulan tersebut karena menggunakan tanda tangan manual yang menurutnya tidak sesuai dengan standar dokumen resmi organisasi.

“Kalau tanda tangan manual itu bisa saja ya sekarang kan zaman begini, gampang sekali membuat tanda tangan scan ya. Maka kita lihat nanti,” ujarnya merujuk pada potensi penyalahgunaan dokumen dengan tanda tangan manual. 

RAPAT HARIAN SYURIAH
Diberitakan sebelumnya, dokumen risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang ditandatangani KH Miftachul Akhyar, mendesak Gus Yahya mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU. 

Rapat Harian Syuriyah tersebut digelar pada Kamis (20/11) di Hotel Aston City Jakarta, yang diikuti 37 dari 53 orang pengurus harian Syuriyah PBNU

Dalam dokumen risalah yang beredar, tertulis juga bahwa Gus Yahya diberikan waktu tiga hari untuk mundur dari jabatannya. Selain itu, dari pertemuan itu, muncul sejumlah poin evaluasi terkait dinamika internal organisasi.

Salah satunya adalah pemanggilan narasumber yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan Zionisme Internasional, dalam program Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU). Langkah itu dinilai tidak sesuai dengan Maqashidul Qanun Asasi NU serta garis perjuangan PBNU dalam membela nilai-nilai kemanusiaan. (E-2)