Hamas Siap Serahkan Pemerintahan Gaza ke Komite di Bawah Dewan Perdamaian

Hamas menyatakan siap menyerahkan pemerintahan Gaza kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG). Penyerahan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober 2025.

Pernyataan itu disampaikan juru bicara Hamas, Hazem Qassem, pada Rabu (28/1) waktu setempat. Ia juga menyuarakan untuk segera membuka perbatasan Rafah.

"Protokol telah disiapkan, berkas-berkas telah lengkap, dan komite-komite telah dibentuk untuk mengawasi penyerahan, memastikan transfer pemerintahan yang lengkap di Jalur Gaza di semua sektor kepada komite teknokrat," kata Qassem, kepada AFP dikutip Kamis (29/1).

NCAG ialah tim teknokrat Palestina yang beranggotakan 15 orang. Komite ini dibentuk sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata yang disponsori Amerika Serikat (AS).

NCAG bertugas mengelola pemerintahan sehari-hari di Gaza pasca-perang dan akan bekerja di bawah pengawasan Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang akan Presiden AS Donald Trump.

Sementara itu, NCAG dipimpin oleh mantan wakil menteri Otoritas Palestina, Ali Shaath. Komite ini diperkirakan akan memasuki Jalur Gaza setelah penyeberangan Rafah di perbatasan dengan Mesir dibuka kembali.

Pembukaan perbatasan Rafah juga terus diserukan oleh Hamas. Qassem mengatakan bahwa penyeberangan Rafah harus dibuka di kedua arah, dengan kebebasan penuh untuk keluar dan masuk ke Jalur Gaza. "Tanpa hambatan dari Israel," ujarnya.

Rafah adalah satu-satunya gerbang Gaza ke dunia luar yang tidak mengarah ke Israel. Perbatasan itu merupakan titik masuk utama bagi orang dan barang.

Penyeberangan ini telah ditutup sejak pasukan Israel menguasainya pada Mei 2024. Rafah hanya pernah dibuka lagi secara terbatas pada awal 2025.

Kepala NCAG, Shaath, mengumumkan pekan lalu bahwa Rafah akan dibuka kembali di kedua arah pada pekan berikutnya. Pernyataan itu disambut baik oleh Qassem.

"Yang lebih penting adalah kita memantau penanganan komite ini terhadap keberangkatan dan masuk warga negara dengan kebebasan penuh sesuai dengan perjanjian, dan bukan menurut syarat Israel," ujar Qassem.

Qassem menegaskan Hamas telah berkomitmen menjalankan perjanjian gencatan senjata demi menghentikan perang di Gaza. "Mereka telah melaksanakan semua yang dibutuhkan dalam fase pertama dan siap untuk memasuki semua jalur fase kedua," ujarnya.

Dengan pembentukan komite teknokrat dan sandera terakhir yang ditahan di Gaza dikembalikan ke Israel, fase berikutnya adalah pelucutan senjata Hamas dan penarikan Israel dari Gaza.

Kelompok tersebut telah berulang kali menyatakan bahwa pelucutan senjata adalah garis merah, tetapi mereka juga mengisyaratkan bahwa mereka akan terbuka untuk menyerahkan senjata mereka kepada otoritas pemerintahan Palestina.

Baik Israel maupun Hamas belum berkomitmen pada tanggal atau strategi yang jelas untuk penarikan atau pelucutan senjata.