Kantor Imigrasi Bandung Tetapkan Desa Ngamprah di KBB Sebagai Desa Binaan Imigrasi

Pengukuhan Desa Ngamprah di KBB sebagai Desa Binaan Imigrasi.(Dok.Imigrasi)

DESA Margajaya Kecamatan Ngamprah yang berada di Kabupaten Bandung Barat (KBB) Jawa Barat (Jabar) oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung ditetapkan sebagai benteng pertahanan pertama dalam memutus mata rantai sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui pengukuhan status Desa Binaan Imigrasi.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Muhamad Novyandri kemarin menegaskan, bahwa intervensi hingga ke tingkat desa ini sangat penting, karena minimnya literasi keimigrasian di pedesaan kerap dimanfaatkan oleh oknum penyalur tenaga kerja ilegal.

"Desa Binaan Imigrasi hadir sebagai upaya untuk memperluas informasi keimigrasian hingga di tingkat pedesaan. Ini adalah langkah preventif melindungi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) langsung dari sumbernya," paparnya. 

Menurut Novyandri, pengukuhan status Desa Margajaya sebagai binaan imigrasi yang dibarengi dengan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) bagi tingkat Kabupaten Bandung dan KBB di Bandung pada  Kamis (20/11) lalu, mendapat dukungan penuh dari pemerintah kewilayahan.

Camat Ngamprah Agnes Virganty mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan payung hukum spesifik berupa Peraturan Desa (Perdes) yang akan memberikan perlindungan legal bagi warganya yang hendak bekerja ke luar negeri.

"Desa Margajaya bisa menjadi contoh pilot project bagi desa lainnya. Dengan adanya Perdes nanti, perlindungan warga yang berangkat sebagai PMI akan lebih terjamin secara administratif sejak dari rumah," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kanwil Ditjenim Jabar Yulianto Bimanegara menerangkan bahwa selain fokus pada perlindungan WNI, forum Tim PORA ini juga memperketat pengawasan terhadap warga negara asing (WNA), mengingat wilayah KBB merupakan salah satu lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat KBB, Duddy Prabowo menjelaskan pentingnya data terkini mengenai sebaran orang asing di wilayahnya, guna memastikan keberadaan mereka memberikan manfaat ekonomi tanpa mengganggu stabilitas keamanan daerah.

"Kolaborasi antara Kantor Imigrasi, Pemda, dan anggota Tim PORA adalah garda terdepan. Kita butuh sinergisitas untuk mendeteksi dini potensi pelanggaran, baik itu penyelundupan manusia maupun penyalahgunaan izin tinggal orang asing," tambah Kepala Dinas Tenaga Kerja KBB Yoppie Indrawan Iskandar. (E-2)