Kongres XVI IPI: Kepala Perpusnas Tegaskan Rededinisi Perpustakaan dab Pustakawan di Era AI

Ilustrasi(Dok Perpusnas)

KEPALA Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), E. Aminudin Aziz, menegaskan pentingnya redefinisi peran perpustakaan dan pustakawan di tengah percepatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial (AI). Hal itu disampaikannya dalam sambutan pada Kongres XVI Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) dan Seminar Ilmiah Nasional 2025 di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (17/9/2025).

Lebih lanjut, Aminudin Aziz menyoroti perhatian publik yang semakin meningkat terhadap dunia perpustakaan. Ia menyinggung liputan khusus media nasional yang selama beberapa hari berturut-turut mengangkat kondisi perpustakaan dan pustakawan, termasuk rencana penayangan lanjutan di televisi.

“Hal ini menjadi isyarat kuat bahwa persoalan perpustakaan dan pustakawan harus mendapat perhatian serius. Perpustakaan jangan sampai hanya hadir tanpa memberi makna. Ia harus menjadi ruang inovasi, kreativitas, dan pengembangan ilmu pengetahuan,” ujarnya.

Ia juga menolak stigma lama yang kerap melekat pada profesi pustakawan. “Sering kali pustakawan dianggap orang yang pasif, hanya menunggu kunjungan, bahkan ditempatkan di perpustakaan seolah sebagai hukuman. Padahal pustakawan sejatinya adalah pewaris khazanah peradaban dan fasilitator masa depan. Mereka bukan manusia yang kehilangan kreativitas, melainkan ilmuwan dan profesional dengan misi mulia,” tegasnya.

Oleh karena itu, perlu adanya redefinisi perpustakaan termasuk pustakawan di dalamnya. Perpustakaan harus menjadi ruang berkembangnya pusat ilmu pengetahuan, kreativitas, sekaligus ruang pemenuhan rasa ingin tahu masyarakat. “Kalau perpustakaan kita muliakan, pustakawannya pun harus dimuliakan. Pustakawan adalah garda depan yang menghubungkan warisan masa lalu dengan tantangan masa depan,” lanjutnya.

Kepala Perpusnas juga menitipkan sejumlah harapan kepada IPI sebagai organisasi profesi. Pertama, IPI harus memastikan anggotanya berkembang menjadi profesional dengan kompetensi yang mumpuni. Kedua, IPI harus menjadi wadah yang mengangkat martabat profesi pustakawan. Ketiga, IPI harus mandiri dalam mengembangkan organisasi, tidak terus-menerus mengandalkan institusi lain. Keempat, IPI dapat menjadi mitra perpustakaan dalam mewujudkan tugas dan fungsi mulia sebagai wahana pengembangan ilmu pengetahuan dan kreativitas masyarakat.

Kongres XVI IPI yang digelar hingga 19 September 2025 di Batam bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum tertinggi organisasi pustakawan. Forum ini akan meninjau AD/ART, kode etik, merumuskan program kerja, dan memilih Ketua Umum IPI periode 2025–2028.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum IPI, T. Syamsul Bahri, menekankan pentingnya momentum ini bagi masa depan profesi pustakawan.

“AI adalah pedang bermata dua. Di satu sisi AI menawarkan peluang besar berupa akses informasi yang cepat dan cerdas, layanan personalisasi dan efisiensi, di sisi lain kita tidak bisa menutup mata terhadap tantangan yang muncul seperti tantangan kompetensi, tantangan etika, tanggung jawab dan tantangan relevansi profesi,” ujarnya.

Sementara Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyampaikan kebanggaannya karena Batam dipercaya menjadi tuan rumah. Ia mengaitkan penyelenggaraan ini dengan sejarah panjang literasi di tanah Melayu.

“Provinsi ini memiliki nilai historis tinggi dalam perkembangan literasi bangsa, termasuk peran Raja Ali Haji dalam mengembangkan dan membakukan Bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal Bahasa Indonesia. Momentum ini sangat tepat untuk memperkuat peran pustakawan dalam pembangunan manusia di era digital,” katanya.

Selain sidang pleno, acara juga diisi Seminar Ilmiah Nasional bertema “Pustakawan di Era Kecerdasan Buatan: Peluang dan Tantangan” dengan narasumber nasional dan internasional, serta pameran perpustakaan, teknologi informasi, dan produk lokal yang terbuka untuk masyarakat.

Kongres ini diharapkan menjadi tonggak penting penguatan profesi pustakawan Indonesia, agar tetap relevan dan berdaya di era digital dan AI, sekaligus berperan vital dalam gerakan literasi nasional.(H-2)