Menag Ungkap Akses PPG tidak Hanya Diikuti Guru Islam

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengendarai sepeda ontel dalam Gowes HGN 2025 Kemenag di Jakarta, Minggu (23/11).(MI/Abdillah M Marzuqi)

MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan perluasan akses Pendidikan Profesi Guru (PPG) kini tidak hanya diikuti oleh guru-guru agama Islam saja, tapi menjangkau seluruh guru lintas agama.

"Selama ini PPG hanya diikuti guru-guru agama Islam. Sekarang kita berikan juga kepada guru Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Semua kita fasilitasi," ujar Menag Nasaruddin Umar saat peringatan Hari Guru Nasional (HGN) di Kemenag, Jakarta, Minggu.

Menag mengatakan inklusivitas ini menjadi upaya Kemenag dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh guru agama. Kebijakan ini juga sebagai bagian dari upaya pemerintah menghapus disparitas dalam peningkatan kompetensi guru.

Pada 2025 perluasan akses terhadap program PPG meningkat hingga 700 persen dari tahun-tahun sebelumnya. Saat ini lebih dari 102.000 guru madrasah dan guru pendidikan agama sedang mengikuti PPG. Totalnya mencapai 206.411 guru sepanjang 2025, naik drastis dari 29.933 peserta pada 2024.

Sebanyak 227.147 guru non-PNS juga menerima kenaikan tunjangan profesi dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.

"Pengembangan PPG mencapai 700 persen. Sebelumnya kenaikannya hanya sekitar 20–30 persen per tahun. Tahun ini meningkat menjadi 700 persen," kata Menag Nasaruddin Umar.

Selain peningkatan kompetensi, lanjutnya, pemerintah juga memperluas jalan karier bagi para pendidik honorer. Dalam tiga tahun terakhir sebanyak 52.000 guru honorer berhasil diangkat menjadi PPPK, memberikan kepastian status dan kesejahteraan yang lebih baik.

"Tidak boleh ada diskriminasi. Inilah wajah Kementerian Agama sekarang," kata Menag Nasaruddin Umar.

Menanggapi masih adanya guru madrasah yang menerima honor sangat rendah, Menag menyebut sejumlah langkah perbaikan telah mulai berjalan.

"Sekarang sudah mulai ada Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan peningkatan kesejahteraan, dan undang-undang guru dan dosen ini kita akan revisi dan nanti itu kalau terwujud," kata Menag Nasaruddin Umar.

Menag berharap revisi undang-undang tersebut dapat menghapus kesenjangan antar-lembaga pendidikan.

"Tidak boleh ada perbedaan antara dosen perguruan tinggi umum dan dosen perguruan tinggi keagamaan, begitu juga antara guru madrasah dan guru SD. Semua adalah anak bangsa, tidak boleh ada diskriminasi," pungkasnya. (Ant/M-3)