PBB tidak Setuju Airdrop Gaza ala Israel: Mahal, Berbahaya dan Gagal!

Sebuah pesawat menjatuhkan bantuan kemanusiaan di atas Jalur Gaza utara, pada 5 Maret 2024.(Xinhua)

ISRAEL menyatakan akan membuka jalur udara bagi negara-negara asing yang ingin mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam beberapa hari ke depan. 

Namun, rencana ini langsung mendapat kritik tajam dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menyebutnya sebagai solusi yang tidak efisien di tengah meningkatnya krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.

Kepala UNRWA, badan bantuan utama PBB untuk pengungsi Palestina, Philippe Lazzarini menegaskan bahwa pengiriman bantuan lewat udara merupakan cara termahal dan paling tidak efektif untuk mengirimkan bantuan darurat. 

Dia mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas kelaparan yang kini melanda Gaza akibat blokade berkepanjangan.

Kondisi ini memburuk karena pembatasan makanan dan obat-obatan yang diberlakukan Israel selama berbulan-bulan. 

PBB menuduh Israel secara sistematis menggunakan kelaparan sebagai senjata dalam konflik ini, sebuah tindakan yang dianggap melanggar hukum internasional. Israel sendiri membantah tuduhan tersebut.

Membutuhkan bantuan pangan

Menurut data Program Pangan Dunia (WFP) sekitar 90.000 warga Gaza saat ini sangat membutuhkan bantuan pangan. 

Laporan menyebutkan bahwa hampir sepertiga penduduk tidak makan selama beberapa hari, dan ribuan perempuan serta anak-anak mengalami malnutrisi akut yang membutuhkan penanganan segera.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyampaikan kecamannya atas respons internasional terhadap situasi di Gaza. 

“Saya tidak dapat menjelaskan tingkat ketidakpedulian dan kelumpuhan yang kita saksikan pada terlalu banyak orang di komunitas global, kurangnya belas kasih, kurangnya kebenaran, kurangnya tindakan," kata Guterres dalam pidato video pada pertemuan tahunan Amnesty International.

Di sisi lain, tekanan politik semakin meningkat di Eropa. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan bahwa pengakuan negara Palestina hanya akan terjadi sebagai bagian dari perjanjian damai yang lebih luas. 

Desak adanya pengakuan

Meski demikian, lebih dari 220 anggota parlemen Inggris, termasuk puluhan dari Partai Buruh yang dipimpin Starmer, telah mendesak pengakuan segera terhadap negara Palestina.

Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa negaranya akan secara resmi mengakui Palestina sebagai negara dalam Sidang Umum PBB yang dijadwalkan berlangsung September mendatang. 

Prancis menjadi negara pertama di kelompok G7 yang mengambil langkah ini, menyusul Norwegia, Spanyol, dan Irlandia yang lebih dulu mengumumkan pengakuan serupa dalam beberapa bulan terakhir. Langkah ini mendapat kritik dari Israel dan Amerika Serikat. (Vatican News/Fer/I-1)