Pembatasan Konten Sosmed Bagi Pelajar, DPRD Minta Jangan Terlalu Ekstrem

ilustrasi.(MI)

WACANA pembatasan akses media sosial bagi pelajar ditanggapi berbagai pihak. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Farah Savira, menegaskan bahwa perlindungan anak dari paparan konten berbahaya tidak boleh dilakukan dengan langkah ekstrem yang justru menghambat akses informasi dan pendidikan digital.

“Ini memang serba salah, karena penyebaran informasi lewat media sosial sudah sangat marak. Anak-anak sekarang semakin cerdas dalam menyikapi informasi yang mereka temukan. Namun tetap, kita harus waspada terhadap dark web atau sumber-sumber yang tidak valid,” ujar Farah melalui keterangannya, Minggu (23/11).

Ia menekankan bahwa akar persoalan bukan pada keberadaan platform, melainkan kurang optimalnya mekanisme penyaringan konten berbahaya oleh perusahaan teknologi besar.

“Setiap platform media sosial seharusnya punya flagging system untuk menandai konten yang berisi informasi bias, kekerasan, atau radikalisme. Sayangnya, banyak platform besar seperti Meta dan lainnya belum membatasi konten berbahaya itu secara optimal,” kata Farah.

Politkus Golkar itu menjelaskan, pengalamannya bekerja di industri teknologi membuat Farah memahami bahwa sistem penyaringan sebenarnya sudah tersedia, mulai dari sensor berbasis AI hingga pemeriksaan manual oleh tim khusus.

“Saya tahu bahwa sebenarnya ada kebijakan untuk mem-flag konten radikal lewat AI maupun manual cleansing. Jadi tanpa melarang media sosial sepenuhnya, isi kontennya yang harus dibersihkan oleh penyedia platform,” tegasnya.

Komisi E menyebutkan bahwa pendekatan kolaboratif antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan penyedia platform harus diperkuat untuk memastikan keamanan digital tanpa menutup akses pelajar terhadap ruang belajar baru di dunia daring.

Ini sekaligus menegaskan bahwa kebijakan pembatasan seharusnya fokus pada kualitas konten, bukan membungkam seluruh platform. (Far/P-3)