Pilkada Lewat DPRD, Wamendagri: Jangan Disederhanakan Hanya karena Politik Mahal

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menekankan pentingnya pembahasan komprehensif dan jangka panjang dalam merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang berdampak pada penyelenggaraan pemilu. Bima menyebut biaya politik tinggi tidak seharusnya dijadikan dalih kembali menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD.

“Jangan sampai kita sederhanakan saja, wah ini politiknya mahal, ya sudah kembali ke DPRD, kan tidak seperti itu,” kata Bima dalam diskusi daring Pusat Studi Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia pada Ahad, 27 Juli 2025. Politikus Partai Amanat Nasional ini mengatakan dimensi biaya politik mahal itu banyak, seperti masalah kaderisasi dan lemahnya ...