Saan Mustopa : Pembahasan RUU KUHAP Dilakukan Terbuka, Ada Public Hearing

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa (tengah) di sela-sela Nasdem Fun Run 5K di Purwakarta, Minggu (23/11).(Reza Sunarya/MI)

DI tengah pro dan kontra, Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP baru karena dinilai masih mempunyai berbagai pasal yang bermasalah, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan pembahasan UU tersebut telah melalui proses panjang.

Ia menyebut pembahasannya sudah melibatkan banyak masyarakat termasuk ahli dan universitas.

"Pembahasan dilakukan secara terbuka. Kami menerima masukan dari para ahli, masyarakat, hingga kampus-kampus melalui public hearing. Prosesnya panjang dan partisipatif," kata Saan Mustopa disela sela kegiana Nasdem Fun Run 5K di Purwakarta, Minggu (23/11).

Dikatakan Saan, dalam pembahasan RUU KUHAP/KUHP DPR RI juga banyak menerima masukan dari masyarakat baik yang datang langsung ke DPR RI maupun lewat Panja di Komisi III.

Selain itu, lanjut Saan, DPR RI juga banyak meminta masukan dan mendengar pendapat dari Kampus kampus di kota- kota besar. Mengenai pihak yang tak puas dengan substansi KUHAP baru, ia menilai itu hal biasa.

"Jadi untuk pembahasan RUU KUHAP dan KUHP, semua prosedur sudah di jalankan DPR RI, soal masalah ada yang puas dan tidak puas itu sudah hal yang biasa," kata Saan.

KUHAP baru disebut sebagai 'rel' yang akan memandu 'gerbong' hukum materiil (KUHP) untuk memastikan penegakan hukum bejalan lebih efektif dan adil dan  akan menggantikan KUHAP lama yang telah berlaku sejak 1981. 

Meksipun demikian, masyarakat sipil misalnya Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mencatat setidaknya ada sembilan pasal dalam RUU KUHAP yang bermasalah. (H-4)