UMKM Butuh Ekosistem Sehat untuk Naik Kelas

Diskusi bertajuk Peran Pembiayaan Ultra Mikro Terhadap Perekonomian Nasional dalam Membantu Pengentasan Kemiskinan(Dok.HO)

SEKTOR usaha ultramikro, mikro, kecil dan menengah (UMKM) membutuhkan ekosistem yang sehat agar bisa naik kelas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Deputi Usaha Mikro Kementerian UMKM M Riza Damanik mengatakan strategi pemerintah agar UMKM terutama kelompok ultramikro dan mikro naik kelas adalah menciptakan ekosistem yang sehat. Menurutnya pendekatan parsial pada pemberdayaan UMKM tidak membawa dampak maksimum. 

“Jika pendekatannya parsial, hanya pembiayaan atau pelatihan saja, itu kurang tepat. Terbatas pada pemasaran atau modal saja juga tidak pas,” ujarnya dalam diskusi Bisnis Indonesia Forum bertajuk  “Peran Pembiayaan Ultra Mikro Terhadap Perekonomian Nasional dalam Membantu Pengentasan Kemiskinan” di Jakarta, pada Rabu (23/7).

Cara lain yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung UMKM adalah memudahkan perizinan. Perizinan penting untuk memperkuat pemasaran, mengurus sertifikasi hingga mendapatkan fasilitas permodalan. 

Menurut Riza hingga kuartal II/2025 sudah diterbitkan sekitar 1,4 juta Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan demikian total akumulasi penerbitan NIB dari 2021 sampai saat ini sudah mencapai 12,98 juta atau mencapai 83,72% dari target RPJMN 2025-2029. Riza menuturkan bahwa UMKM juga membutuhkan sertifikat standar nasional Indonesia (SNI). Dia mengungkap mayoritas UMKM Indonesia masih sulit mendapatkan sertifikat ini. 

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)  Aviliani menyoroti banyaknya sertifikat perizinan usaha yang harus dikantongi para pelaku mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dia menilai bahwa semestinya pemerintah mempermudah dan menyederhanakan sertifikat perizinan agar tidak mempersulit pengusaha UMKM. 

“Izin, habis itu izin halal, habis itu izin lagi. Ternyata izinnya banyak banget sertifikatnya. Menurut saya, kenapa enggak UMKM itu apa saja yang dibutuhkan, yang ngurus satu saja,” kata Aviliani dalam acara yang sama. 

Pemerintah menurut dia memiliki opsi mempermudah birokrasi perizinan usaha UMKM menjadi lebih efisien. 

Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Ismed Saputra mengatakan menargetkan penyaluran pembiayaan ultra mikro atau UMi pada 1,47 juta debitur sebesar Rp9,4 triliun. Dari target tersebut pada semester I/2025, total penyaluran pembiayaan ultra mikro telah mencapai Rp3,79 triliun dengan total debitur sebanyak 745.653 orang, atau 50,7% dari target 2025. 

Rekayasa Sosial 

Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi mengatakan satu kunci pemberdayaan pengusaha ultramikro yang dilakukannya adalah rekayasa sosial yaitu menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan usaha, bukan sekadar menyediakan akses permodalan. 

Rekayasa sosial ini menurut Arief penting karena alam pikir masyarakat, terutama di pedesaan perlu didukung untuk agar lebih percara diri berani mengambil keputusan menjadi pengusaha, termasuk menghadapi risikonya. 

“Rekayasa sosial untuk pemberdayaan semacam ini ada di kelompok nasabah. Saat ini ada sekitar 920.000 kelompok nasabah PNM Mekaar. Nasabah yang kami biayai ada yang belum pernah sekalipun menjalani usaha,” ujar dia. 

PNM Mekaar, produk dari PNM untuk kaum perempuan pengusaha ultramikro kini sudah melayani 22,4 juta nasabah. Dengan kelompok-kelompok nasabah sebagai basis aktivitas, PNM melakukan berbagai aktivitas untuk menyalurkan pembiayaan sekaligus memberdayakan masyarakat. 

“Kami coba upayakan multiaktivitas. Kami dorong aktivitas literasi, inklusi sekaligus pemberdayaan. Karena ini menyasar segmen itu,” ujar dia. 

Saat ini PNM mempunyai 46 bank sebagai debitur dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP), selain itu PNM juga menghimpun dari pasar modal dan bond. PNM menerbitkan Orange bond, sebuah instrumen investasi untuk mendanai program-program pemberdayaan masyarakat terutama kaum perempuan. 

“Kita harus naik kelas, kami punya obligasi moral untuk memastikan  mereka sustain dalam usaha,” ujar Arief. (M-3)