Bubuk Seng Impor Terkontaminasi Cs-137, Usaha PT. Luckione Environmental Science Indonesia Dihentikan

Ketua etua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Publik Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Publik Satgas Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cesium-137 dan Masyarakat Berisiko Terdampak, Bara Krishna Hasibuan(Naufal Zuhdi/MI)

SATUAN Tugas (Satgas) Penanganan Radiasi Radionuklida Cesium-137 mengungkapkan kegiatan usaha perusahaan PT. Luckione Environmental Science Indonesia dihentikan sementara sampai pemerintah selesai melakukan audit lingkungan soal dugaan bubuk seng impor dari Filipina yang terkontaminasi Cs-137.

Pasalnya, pada (14/11) lalu, pihak otoritas pelabuhan Tj. Priok berhasil menghentikan 8 kontainer berisi zinc powder yang terkontaminasi Cs-137 yang kembali dilakukan oleh PT. Luckione Environmental Science Indonesia.

“Setelah dilakukan penelusuran, 8 Kontainer tersebut berasal dari Angola sebuah negara di Afrika. Saat ini 8 kontainer tersebut ditahan sambil menunggu selesainya proses administrasi untuk dilakukan re-ekspor,” ucap Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Publik Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Publik Satgas Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cesium-137 dan Masyarakat Berisiko Terdampak, Bara Krishna Hasibuan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Senin (24/11).

Hal ini, lanjut Bara, merupakan kejadian yang keempat kalinya pihak otoritas di Pelabuhan Tj. Priok berhasil mencegah masuknya kontainer berisi kontaminasi Cs-137.

“Importasi keempat pengapalan tersebut dilakukan oleh perusahaan yang sama yaitu PT. Luckione Environmental Science Indonesia, sebuah perusahaan
peleburan logam yang juga berlokasi di kawasan modern industri Cikande,” imbuhnya.

Pemerintah, lanjut Bara, tidak akan memberikan toleransi terhadap pratik usaha tidak sehat yang membahayakan keamanan nasional, kesehatan dan keselamatan publik dan keberlangsungan dunia usaha yang lebih luas.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah berhak menghentikan kegiatan usaha PT. Luckione apabila memang betul-betul terbukti bersalah karena kegiatan operasional yang menyebabkan pencemaran lingkungan.

“Kami menegaskan agar perusahaan dimaksud bekerja sama secara penuh dengan Satgas. Mengacu kepada Undang-Undang Lingkungan Hidup, pemerintah punya otoritas untuk menghentikan operasi semua perusahaan kalau betul-betul terbukti melakukan pelanggaran lingkungan hidup, misalnya menyebabkan polusi, pencemaran, dan sebagainya termasuk juga untuk soal kontaminasi radionuklida,” tandasnya.  (H-4)