DIY Dinilai Kredibel untuk Terbitkan Obligasi Daerah

Anggota MPR Melchias Markus Mekeng mengikuti sarasehan nasional.(MI/Agus Utantoro)

ANGGOTA MPR Melchias Markus Mekeng mengemukakan DIY cukup kredibel untuk menerbitkan obligasi daerah.  

“Saya yakin DIY pasti kredibel menerbitkan obligasi daerah. Kalau saya lihat dari data Yogya, tingkat kesehatannya sangat satisfying, dan itu adalah salah satu indikator bahwa ini kredibel untuk melakukan obligasi daerah,” tegas Mekeng, pada Sarasehan Nasional Obligasi Daerah sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik, di Sahid Raya, Sleman, Senin (24/11).

Menurut dia, tingkat kesehatan fiskal DIY yang baik menjadikan daerah ini berpotensi menjadi indikator positif bagi lembaga pemeringkat (rating agency). Namun, ia menekankan, keberhasilan obligasi tetap bergantung pada pembenahan APBD agar menjadi accountable, kredibel, dan transparan.

Mekeng memberikan pandangan mengenai urgensi politik dan konstitusional obligasi daerah. Ia mendefinisikan obligasi daerah sebagai sumber pinjaman jangka menengah atau panjang yang diterbitkan untuk masyarakat, serupa dengan Surat Utang Negara (SUN).

Menurut dia, meski sudah ada aturan turunan, undang-undang spesifik tentang obligasi daerah tetap diperlukan agar instrumen ini menarik di mata investor. Ia optimistis, jika undang-undang rampung pada 2026, penerbitan obligasi daerah sudah bisa dilakukan pada 2027.

Mekeng menegaskan bahwa langkah ini memiliki keterkaitan kuat pada konstitusi, merujuk pada UUD 1945 Pasal 18 Ayat 2 dan Pasal 18A Ayat 2 yang mewajibkan daerah mengatur urusan pemerintahan secara otonomi.

Ia mencontohkan keberhasilan SUN yang setelah adanya UU Tahun 2002 langsung menjadi instrumen investasi kredibel dengan outstanding mencapai ribuan triliun. Dampak positif undang-undang obligasi daerah dinilainya akan serupa, yakni meningkatkan kredibilitas fiskal, diversifikasi sumber pembiayaan, penguatan pasar modal, dan peningkatan transparansi fiskal.

Mekeng mengatakan ada penyusutan drastis Dana Alokasi Umum (DAU) yang tadinya distatemenkan 26%. Obligasi daerah adalah instrumen vital untuk kemandirian fiskal daerah. Ia berharap Presiden Prabowo segera merestui instrumen ini agar dapat menjadi opsi investasi bagi publik.

LANDASAN HUKUM
Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan, ambisi pembangunan daerah, mulai dari peningkatan layanan publik hingga pembangunan infrastruktur strategis, kini terbentur kendala utama. Kebutuhan pembiayaan jangka panjang untuk proyek-proyek vital gagal ditopang oleh sumber pendanaan konvensional.

Untuk mengatasi hambatan ini, Sri Sultan menekankan landasan hukum penerbitan obligasi daerah telah matang. Landasan hukum tersebut mencakup UU No. 1/2022 tentang HKPD, PP No. 1/2024, dan khususnya Peraturan Menteri Keuangan No. 87 Tahun 2024 yang memberikan panduan teknis komprehensif.

“Dengan hadirnya payung hukum yang lengkap, pemerintah daerah kini memiliki peluang strategis, untuk memanfaatkan obligasi sebagai sumber pembiayaan yang kredibel, aman, dan produktif,” papar Sri Sultan pada Sarasehan Nasional Obligasi Daerah sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik, Senin (24/11) di Sahid Raya, Sleman.

Selain menawarkan jangka waktu yang ideal untuk proyek infrastruktur layanan publik, Sri Sultan memaparkan bahwa obligasi dapat mendorong disiplin fiskal melalui keterlibatan auditor dan kewajiban keterbukaan informasi, sekaligus menjadi media partisipasi publik bagi masyarakat dan investor lokal.

TANTANGAN YANG DIHADAPI
Sri Sultan juga mengakui tantangan yang harus dihadapi. Variasi kapasitas fiskal antardaerah, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), dan kualitas perencanaan proyek menjadi faktor-faktor kritis.  

Contohnya, biaya material dan waktu yang dibutuhkan untuk melibatkan berbagai pihak terkait terkadang membuat daerah lebih memilih alternatif yang prosesnya cenderung lebih cepat, seperti Pinjaman Daerah atau KPBU.

Sri Sultan berharap, regulasi terbaru menjadi landasan daerah untuk membangun pipeline proyek yang bankable dan menunjukkan kemampuan mengelola pembiayaan modern secara profesional. “Penerbitan obligasi daerah bukan sekadar inovasi finansial, tetapi juga simbol dari kemandirian fiskal dan kepercayaan pasar,” ujar Sri Sultan. (E-2)