Ethiopia-Eritrea Memanas, Kekhawatiran Konflik Bersenjata Menguat

Bendera Ethiopia.(Al Jazeera)

KETEGANGAN antara Ethiopia dan Eritrea kembali menyedot perhatian kawasan Tanduk Afrika. Dalam beberapa pekan terakhir, kedua negara terlibat saling serang pernyataan yang semakin agresif. Ini memunculkan kekhawatiran bahwa perselisihan lama mengenai akses Ethiopia ke Laut Merah dapat berubah menjadi konflik terbuka.

Pemicu terbaru ialah tuntutan Ethiopia untuk memeroleh jalur menuju Laut Merah melalui wilayah Eritrea. Ethiopia, yang tidak memiliki garis pantai sejak Eritrea merdeka pada 1993, kembali menyatakan bahwa akses laut ialah kebutuhan eksistensial. Pernyataan itu pertama kali diungkapkan Perdana Menteri Abiy Ahmed pada 2023.

Hubungan kedua negara memang kerap tegang. Setelah perang panjang yang mengantar Eritrea menjadi negara merdeka, konflik perbatasan pada 1998-2000 menewaskan lebih dari 100 ribu orang. Kini, retorika yang menguat dari para petinggi Ethiopia mencuatkan bayang-bayang kelam masa lalu tersebut.

Abiy dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Ethiopia, Marsekal Birhanu Jula, secara terbuka menyebut pelabuhan Assab yang terletak sekitar 60 km dari perbatasan sebagai milik Ethiopia. Mereka bahkan memberi sinyal pengambilalihan dengan kekuatan militer. "Kesalahan atas kehilangan akses laut akibat pemisahan Eritrea akan diperbaiki," ujar Abiy seperti dilaporkan BBC, kemarin.

Duta Besar Ethiopia untuk Kenya, purnawirawan Jenderal Bacha Debele, juga menegaskan Assab merupakan kekayaan Ethiopia dan kelak akan dikembalikan dengan paksa. "Pertanyaannya sekarang bukan apakah Assab milik kita atau tidak, tetapi bagaimana kita mengambilnya kembali," ujarnya.

Pada 21 September, Marsekal Birhanu menyampaikan kepada prajurit Ethiopia bahwa mereka akan menghadapi Eritrea. Ia juga membandingkan kepentingan 130 juta warga Ethiopia dibandingkan populasi Eritrea yang disebutnya hanya 2 juta. "Kita akan memperkuat pertahanan, mempercepat pembangunan, dan memastikan akses ke laut," ujarnya.

Nada serupa terdengar dari jajaran militer lain. Akhir Agustus lalu, Kepala Diplomasi Militer Angkatan Bersenjata Ethiopia, Mayor Jenderal Teshome Gemechu, menyebut kepemilikan Assab menjadi kepentingan hidup mati yang layak dibayar dengan harga berapa pun. Kepala Dinas Teknik Militer, Jenderal Desta Abchie, menambahkan tentaranya juga siap mengamankan akses ke Laut Merah.

Eritrea sejauh ini merespons lewat pernyataan singkat, terutama dari Menteri Informasi Yemane Gebremeskel. Sang menteri mengecam tekanan Ethiopia sebagai agenda berbahaya. Kementerian Informasi Eritrea mengingatkan segala upaya untuk melegitimasi agresi terang-terangan akan membawa konsekuensi serius bagi Ethiopia dan kawasan.

Angkatan Darat Eritrea pada 13 November lalu juga mengingatkan para pemimpin Ethiopia agar tidak menyeret rakyatnya ke dalam malapetaka. Hingga kini, belum ada laporan aktivitas militer besar di sepanjang perbatasan kedua negara. 

Namun Ethiopia tampak meningkatkan persiapan. Televisi nasional menayangkan pelantikan ribuan kadet di berbagai kamp pelatihan. 

Pada 20 September, Presiden Ethiopia Taye Atske Selassie mempromosikan 66 perwira tinggi atas rekomendasi Abiy. Taye mengatakan kesiapan militer Ethiopia kini terstruktur dan menyeluruh. Sejumlah perayaan kenegaraan bahkan menampilkan artileri, tank, dan kendaraan lapis baja baru.

Sebaliknya, Eritrea tidak menampilkan manuver serupa. Namun negara itu memiliki wajib militer nasional yang membuat ribuan pemuda dan pemudi menerima pelatihan militer setiap tahun. Pemerintah Eritrea dilaporkan membatasi mobilisasi pasukan dan menginstruksikan prajurit tetap berada di posisi masing-masing. (I-2)