Idrus Marham Harap Persoalan Internal PBNU Diselesaikan secara Kekeluargaan

Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (kedua kiri)(MI/Adam Dwi)

ANGGOTA MPO PB IKA PMII, Idrus Marham, meminta agar ketegangan internal yang terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera diselesaikan secara jernih dan mengedepankan prinsip kekeluargaan. Ia menilai dinamika yang muncul belakangan ini bukan sekadar polemik soal figur, tetapi alarm bahwa NU mulai menjauh dari semangat “kepemilikan bersama” yang menjadi landasan jam-iyah sejak berdiri.

Ketegangan mengemuka setelah beredarnya Risalah Rapat Harian Syuriah PBNU yang menyebutkan permintaan pengunduran diri Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya). Risalah yang ditandatangani Rais ‘Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, itu memberi batas waktu tiga hari bagi Gus Yahya untuk mundur dan menyatakan Syuriah akan mengambil langkah tegas jika permintaan tersebut diabaikan.

Menanggapi hal itu, Gus Yahya menegaskan dirinya tidak akan mengundurkan diri. Ia menyatakan masa jabatan hasil Muktamar ke-34 adalah lima tahun dan akan dijalani hingga selesai. Ia juga menyebut belum menerima surat fisik dari Syuriah terkait risalah tersebut dan mempertanyakan keabsahannya karena tanda tangan yang beredar menggunakan format manual, bukan digital.

Dalam pertemuan tertutup bersama para Ketua PWNU di Surabaya, Gus Yahya memberikan penjelasan panjang terkait isu tersebut dan menyerahkan kepada masing-masing PWNU untuk menyikapinya secara independen. Ia menyatakan bahwa NU bukan milik satu figur, melainkan milik seluruh pengurus di semua tingkatan. Sejumlah Ketua PWNU disebut menolak desakan agar ia mundur, meski laporan media seperti BangsaOnline menyebut banyak Ketua PWNU tidak hadir dalam forum tersebut.

Di tengah memanasnya situasi, Idrus Marham mengingatkan bahwa NU tidak boleh berubah menjadi arena perebutan kekuasaan segelintir elit. Menurutnya, PBNU harus kembali menegakkan nilai musyawarah, transparansi, serta pengabdian kepada warga nahdliyin.

“NU ini milik rakyat, milik warga NU, bukan milik satu kelompok kecil,” ujar Idrus melalui keterangannya, Senin (24/11).

Idrus menekankan bahwa akar sejarah NU tumbuh dari pesantren, basis masyarakat, serta kolektivitas para ulama yang mendahulukan kemaslahatan umat. Ia mengingatkan kembali jasa para muassis, seperti KH Hasyim Asy’ari, KH Bisri Denanyar, KH Ridwan Semarang, KH Nawawi Pasuruan, KH R Asnawi Kudus, dan sejumlah tokoh lain yang membangun NU sebagai rumah besar bagi kesejukan dan kebangsaan.

Menurutnya, warisan etis yang ditinggalkan para pendiri NU harus menjadi cermin ketika organisasi menghadapi dinamika internal. Ia menyebut bahwa perbedaan pandangan merupakan hal lumrah, namun menjadi persoalan ketika perbedaan bergeser menjadi tarik-menarik kepentingan.

“Begitu kepentingan lain masuk dan menguasai ruang gerak organisasi, maka yang terancam bukan hanya marwah jam’iyah, tetapi juga kepercayaan umat,” kata Idrus.

Ia menilai NU harus kembali pada khittah: menjaga tradisi, meneguhkan akhlak, dan menjadi penuntun moral bagi umat dan bangsa. Jika fondasi tersebut retak karena kepentingan kelompok, Idrus menilai itu merupakan penyimpangan terhadap amanah para pendiri.

Berdasarkan pandangan tersebut, ia mendorong agar persoalan internal PBNU diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan. Idrus juga membuka kemungkinan perlunya dialog para kiai sepuh dan tokoh moral demi lahirnya solusi yang adil, bermartabat, dan berkelanjutan. (M-3)