Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan, mengungkapkan sejumlah perusahaan asal Eropa mulai menjajaki peluang investasi di Indonesia. Ini sejalan dengan rampungnya penandatanganan substantif perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
“Kalau dari perusahaan-perusahaan, sebenarnya penjajakan dari perusahaan-perusahaan Eropa itu sudah banyak yang datang ke kita, khususnya mereka yang tertarik untuk renewable energi,” ujar Ichwan kepada wartawan usai acara Indonesia International Sustainability Forum 2025 di JCC, Sabtu (11/10).
Ichwan tak merinci nama dan asal negara perusahaan yang dimaksud. Katanya, BKPM tidak bisa mengungkap lebih jauh karena permintaan dari investor sendiri.
Sebagian besar perusahaan Eropa masih menunggu arahan resmi atau direktif dari Uni Eropa terkait implementasi IEU-CEPA sebelum memperluas ekspansi ke luar negeri maupun mengimpor produk dari RI.
“Beberapa dari sektor yang lainnya itu mereka di Eropa khususnya memang menunggu dari IEU CEPA ini nanti direktifnya dari EU itu akan seperti apa untuk melakukan ekspansi di luar negeri dan juga melakukan importasi dari produk-produk dari Indonesia ke dalam EU,” ucapnya.
Dia menjelaskan, meski komitmen kerja sama dalam IEU-CEPA sudah terbentuk, implementasinya tetap harus melalui penerjemahan ke dalam undang-undang.
“IEU-CEPA itu sekalipun sudah dibuat komitmennya, pada akhirnya implementasinya itu harus dalam bentuk undang-undang, sama seperti ketika kita punya Indonesia Australia CEPA,” katanya.
Namun, sebelum peraturan tersebut diterbitkan, pemerintah Indonesia sudah mulai melakukan persiapan dan penjajakan kerja sama. Salah satu langkah ialah pembentukan EU Desk, yang berfungsi sebagai titik kontak antara Indonesia dan perwakilan Uni Eropa untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama investasi.
EU Desk, lanjutnya, akan berperan sebagai focal point dalam menyampaikan fakta-fakta tentang perkembangan investasi di Indonesia kepada pihak Uni Eropa, sekaligus menjembatani informasi dari Eropa untuk pemerintah RI.