Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB, Kemlu : Tugas-tugas Dijalankan dengan Inklusif

Ilustrasi.( Giuseppe CACACE / AFP)

KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu RI) mengatakan Indonesia akan melaksanakan tugas sebagai Presiden Dewan HAM PBB secara objektif dan inklusif. Hal itu disampaikan Juru Bicara Kemlu Vahd Nabyl A. Mulachela.

Ia mengatakan Indonesia akan memimpin seluruh proses dan persidangan Dewan HAM PBB. Selain itu, turut memastikan program yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan efektif.

"Menjalankan mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia berkomitmen melaksanakan tugas-tugasnya dengan imparsial, inklusif dan objektif," ujarnya, di Jakarta, Sabtu (10/1).

Menurutnya, Indonesia akan melakukan pendekatan melalui dialog lintas kawasan dan melibatkan secara konstruktif seluruh pemangku kepentingan.

Kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB, sambung dia, akan melanjutkan rekam jejak diplomasi HAM Indonesia di tingkat internasional.

Indonesia pernah diberikan mandat untuk memegang jabatan dan posisi penting  di Komisi HAM PBB maupun di Dewan HAM PBB.

Nabyl yakin bahwa kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB diharapkan dapat konstruktif dan  memperkuat kebijakan, kelembagaan, serta pelaksanaan hak asasi manusia.

Posisi  Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB, ujar dia, mempertegas komitmen Indonesia menjaga konsistensi antara diplomasi HAM di luar negeri dan berbagai upaya penguatan HAM di dalam negeri.

Indonesia ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 saat pertemuan yang digelar di Jenewa, 8 Januari 2026 sekaligus peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah Indonesia bersyukur terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026.

"Pemerintah RI bersyukur atas terpilihnya Indonesia menjadi Ketua Dewan HAM PBB untuk pertama kalinya pada tahun 2026 ini," kata Yusril, Sabtu (10/1).

(Ant/H-4)