JPPI: Presiden dan BGN Jangan Bermain-main dengan Nyawa Anak

Siswa menyantap paket Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Lengkong Gudang, Tangerang Selatan, Senin (13/1/2025).(ANTARA/Livia Kristianti)

DALAM pekan ini, korban keracunan setelah menyantab hidangan Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami peningkatan, baik dari sisi jumlah maupun sebaran.  Karena itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dengan tegas menyatakan bahwa Presiden dan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak boleh lagi menutup mata terhadap tragedi berulang program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Ribuan anak menjadi korban keracunan, sementara pemerintah tetap memaksakan program ini berjalan tanpa evaluasi menyeluruh dan terkesan sangat tidak serius. Sejak MBG diluncurkan, korban keracunan terus bertambah. Pemantauan JPPI hingga medio September 2025 mencatat, tak kurang dari 5.360 anak mengalami keracunan akibat program ini, dengan ancaman kematian yang nyata. 

Jumlah ini bisa dipastikan lebih besar, sebab banyak sekolah dan pemerintah daerah justru memilih menutupi kasus. Fakta ini menunjukkan bahwa program MBG sudah gagal melindungi anak, bahkan berubah menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi bangsa.

JPPI menegaskan, Presiden dan BGN tidak bisa lagi hanya mengandalkan jargon “zero incident”, sementara insiden keracunan terjadi di berbagai daerah. Kalau kejadian semacam ini hanya sekali, mungkin bisa disebut kesalahan teknis. Tetapi bila ribuan anak menjadi korban di banyak tempat, ini jelas kesalahan sistemik dan bukti kegagalan tata kelola yang dikoordinasikan BGN. 

“Kami tidak tega melihat anak-anak yang harus dilarikan ke rumah sakit, berjuang dengan selang infus di tangan mungil mereka, bahkan ada yang nyawanya hampir melayang. Presiden dan BGN jangan sekali-kali bermain-main dengan nyawa anak-anak bangsa. Kalau program ini benar-benar berpihak pada anak, hentikan sekarang juga sebelum lebih banyak korban berjatuhan,” tegas Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, dilansir dari keterangan resmi, Kamis (18/9). 

JPPI menyebut tragedi MBG sebagai darurat kemanusiaan nasional. Alih-alih menghadirkan gizi untuk mencerdaskan dan menyehatkan siswa, MBG justru menjerumuskan mereka dalam sakit, penderitaan, dan ancaman kehilangan nyawa.

“Presiden harus bertanggung jawab. Jangan jadikan anak-anak sekolah sebagai kelinci percobaan dari kebijakan yang dipaksakan tanpa kesiapan. Kalau Presiden serius dengan janji melindungi generasi emas, maka hentikan MBG sekarang juga dan lakukan evaluasi total. Kalau tidak, berarti negara sedang abai terhadap keselamatan warganya sendiri,” tambah Ubaid.

JPPI menyerukan agar Presiden RI segera menghentikan sementara program MBG, melakukan evaluasi total sistem tata kelola MBG yang dikendalikan BGN, dan mengutamakan keselamatan anak di atas ambisi politik dan target program. (H-2)