Menko AHY Ingatkan Krisis Iklim Bukan Masih Jauh, tapi Sudah Ada Saat Ini

Pembangunan infrastruktur di Indonesia harus berorientasi pada risiko bencana. Menurut Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hal ini dikarenakan krisis iklim yang sudah terjadi.

Menurut AHY, krisis iklim menjadi fokus dalam pembangunan dan kinerja kementerian yang dipimpinnya.

"Krisis iklim ini sesuatu yang bukan masih jauh di sana, tetapi sudah benar-benar ada bersama kita hari ini," kata AHY dalam paparannya di kumparan Green Initiative Conference 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (18/9).

Menurut AHY, dengan kondisi tersebut, harus ada terobosan yang dilakukan. Jika tidak ada hal yang mendasar yang dilakukan, maka pemanasan global akan berdampak bagi kehidupan manusia termasuk di Indonesia.

"Ini contoh saja, bencana alam meningkat 134 persen, 99 orang akan menghirup polusi, kemudian 24 juta pekerja terdampak suhu panas, dan kita tahu bahwa potensi kematian akibat krisis iklim ini juga semakin besar. Kita cegah korban, kita cegah bencana alam, dan itu harus dari kita sendiri sekarang, bukan nanti," kata dia.

Menurut AHY, Indonesia selaku negara kepulauan terbesar di dunia memiliki garis pantai yang panjang. Kondisi ini juga berpotensi mengalami ancaman serius. Ia mencontohkan dampak krisis iklim terhadap Pantai Utara Jawa.

"Ada yang tinggalnya di Jakarta Utara? Punya teman Jakarta Utara? Punya pacar Jakarta Utara? Jaksel semua jangan-jangan. Itu di sana terjadi land subsidence. Setiap tahun permukaan tanah turun 10 sampai 15 cm. Berarti kalau 10 tahun, 1 meter atau 1,5 meter turun," kata AHY.

"Sedangkan permukaan air laut tambah tinggi, akibat pemanasan global. Nah, kalau tidak ada upaya khusus dan serius dari negara, pemerintah, kita semua, maka sudah pasti bisa diprediksi akan tenggelam. Saudara-saudara kita, masyarakat, termasuk masyarakat nelayan, tenggelam," sambungnya.

Menurutnya, dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur, sekian ratus kilometer, tinggal di wilayah pesisir Pantai Utara Jawa. Mereka pun berpotensi terdampak.

"Belum lagi bicara berapa banyak kawasan industri strategis, kawasan ekonomi khusus yang ada di wilayah Pantura, kontribusi terhadap GDP juga sangat signifikan. Sehingga kalau tidak diproteksi terhadap banjir rob yang datang setiap saat, setiap tahun, belum lagi permasalahan dari hulu," ucapnya.

Sehingga menurutnya, salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan membangun tanggul laut.

AHY kemudian mencontohkan kondisi di Jabodetabek. Permasalahan, menurutnya, tidak hanya ada di hilir saja, tetapi dari hulu juga. Ia menyinggung soal kesalahan tata ruang di Bogor, bisa berpengaruh ke Jakarta.

"Di Puncak misalnya, itu bisa berpengaruh pada serapan air akhirnya menghantam, meluap yang menjadi korban masyarakat yang ada di hilir. Jadi normalisasi sungai sama pentingnya dengan membangun tanggul pantai, tanggul laut," kata dia.

"Termasuk juga pendekatan-pendekatan yang lebih sifatnya natural, misalnya pelindungan, breakwater, menggunakan mangrove, dan lain seba...