Kemnaker Pastikan Garuda Indonesia Sudah Urus RPTKA Direksi Asing

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) sudah mengurus Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Kemnaker memang mewajibkan setiap Tenaga Kerja Asing (TKA) mendapatkan RPTKA untuk bekerja di perusahaan dalam negeri.

Saat ini, ada dua direksi asing di Garuda Indonesia yaitu Balagopal Kunduvara menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko dan Neil Raymond Mills sebagai Direktur Transformasi.

“Sudah (urus RPTKA),” ujar Yassierli dalam gelaran Refleksi Satu Tahun Asta Cita Bidang Ketenagakerjaan di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (28/10).

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Darmawansyah, mengatakan Kemnaker memiliki ketentuan direksi dan komisaris WNA harus mengurus RPTKA terlebih dahulu agar bisa bekerja di Indonesia.

“Untuk direksi dan komisaris dengan kepemilikan saham Rp 10 miliar ke atas tidak perlu RPTKA, tapi kalau kurang dari Rp 10 miliar harus pakai RPTKA termasuk komisaris,” tutur Darmawansyah dalam kesempatan yang sama.

“(Garuda urus) karena dia kan ditunjuk, dia gak punya saham,” tambahnya.

Ketentuan mengenai pengecualian RPTKA bagi komisaris dan direksi perusahaan tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.