Ketua Banggar DPR Ungkap 7 Prioritas untuk Kepemimpinan Baru OJK

Friderica Widyasari Dewi (kanan).((Instagram/@fridericawidyasaridewi))

KETUA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyambut baik terpilihnya kepemimpinan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah pengunduran diri sejumlah komisioner utama. Ia menekankan meskipun kini Dewan Komisioner OJK hanya diperkuat oleh delapan orang, integritas dan independensi lembaga otoritas keuangan tersebut harus tetap menjadi prioritas tertinggi.

"Saya yakin delapan komisioner ini mampu melanjutkan kepemimpinan di OJK dengan baik. Namun, fondasi utama adalah kepercayaan pasar. OJK harus tetap independen dan profesional dalam setiap pengambilan keputusan," ujar Said melalui keterangan tertulisnya, Minggu (1/2).

Saat ini, tampuk kepemimpinan OJK dijabat oleh Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua merangkap Wakil Ketua OJK, serta Hasan Fawzi yang memegang kendali Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.

Said menegaskan bahwa independensi OJK adalah harga mati yang harus didukung penuh oleh pemerintah dan DPR. Ia meminta semua pihak membatasi diri untuk tidak mencampuri ranah kewenangan OJK maupun Bank Indonesia.

Secara teknis, Said mendorong OJK memberikan porsi lebih besar pada kebijakan free float. Ia mengapresiasi langkah OJK yang menaikkan batas free float dari 7,5% menjadi 15% pada Februari 2026 ini dan berharap kebijakan tersebut diperluas secara bertahap.

"Kita juga perlu transparansi penuh terkait siapa pemilik manfaat akhir (Ultimate Beneficial Owner) dari emiten yang melantai di bursa. Ini penting agar lembaga pemeringkat seperti MSCI bisa menakar risiko emiten dengan akurat," tambahnya.

Terkait kejahatan di pasar modal, Said menekankan bahwa kendali penegakan hukum terhadap aksi goreng saham harus sepenuhnya berada di bawah komando OJK. Hal ini dilakukan guna mencegah distorsi harga saham yang tidak wajar sekaligus menjaga wibawa OJK sebagai otoritas tertinggi.

Selain itu, Said mendukung penuh rencana OJK untuk mengatur ketat kerja sama perusahaan efek dengan pegiat media sosial atau influencer dan penyedia jasa teknologi. Ia mendesak agar kedua pihak tersebut wajib memiliki sertifikasi dari OJK.

"Media sosial sering dimanfaatkan untuk membangun opini yang bisa menjadi bagian dari sindikasi goreng saham. Ini merugikan konsumen, maka sertifikasi diperlukan untuk memastikan kepatuhan dan etika," kata Politisi PDI Perjuangan tersebut.

Di sektor keuangan lainnya, Said menyoroti risiko spekulasi tinggi dari penempatan iuran pemegang polis asuransi di pasar saham yang mencapai 20%. Ia mengingatkan bahwa kegagalan pembayaran di sejumlah perusahaan asuransi seringkali bersumber dari manajemen portofolio yang berisiko.

Lebih lanjut, Said meminta OJK merumuskan peran penyangga likuiditas yang jelas terkait penempatan dana pensiun pada instrumen saham dan obligasi. Menurutnya, fluktuasi nilai portofolio akibat keluarnya investor asing seringkali memicu persoalan likuiditas pada pasar repo.

"Jangan sampai pemilik dana pensiun dirugikan. OJK harus melakukan kajian mendalam atas risiko ini agar tidak terjadi komplikasi pada pasar saham dan obligasi nasional," pungkasnya. (Faj/P-3)