KKP Segel Reklamasi Tak Berizin di Deli Serdang, Sumut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengerahkan Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) untuk menyegel kegiatan pemanfaatan ruang laut dan reklamasi tak berizin di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

Penghentian sementara dilakukan ke PT PSW selaku penanggung jawab usaha, karena tidak memiliki perizinan baik Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) maupun izin reklamasi.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), memastikan pengawasan pemanfaatan ruang laut semakin ketat untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan iklim usaha yang sehat.

"Hasil pengawasan di lapangan dan permintaan keterangan, tim kami menemukan di lokasi usaha PT PSW ini telah terpasang beton dan bambu di perairan laut, serta ada reklamasi yang tanpa izin,” kata Ipunk melalui keterangan tertulis, Sabtu (29/11).

Ipunk mengungkapkan hasil pemeriksaan yang didukung dengan citra satelit menunjukkan besaran luas pemanfaatan ruang laut tak berizin itu sekitar 51,6 hektare (ha).

“Izin PKKPRL ini sangat penting untuk memastikan pemanfaatan ruang laut tidak sekedar bermanfaat secara ekonomi, namun juga ada manfaatnya bagi masyarakat serta kelestarian lingkungan sekitarnya,” ungkap Ipunk.

KKP menegakkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan terkait pelanggaran yang dilakukan PT PSW itu.

“Potensi sanksi selain dihentikan kegiatannya, ada juga potensi denda administratif, yang akan dihitung berdasarkan nilai investasi, dan ini perlu waktu. Selain itu, PT PSW juga harus segera mengurus PKKPRL dan izin reklamasi,” tutur Ipunk.