KLH Pastikan Penanganan Cs-137 Berlanjut, 1.136 Ton Limbah Ditampung di Gudang Darurat

Pemusnahan udang terkontaminasi radioaktif di Bogor.(Dok. Antara)

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan penanganan kontaminasi radioaktif cesium-137 (Cs-137) di Cikande, Banten, dan Surabaya terus dilakukan secara bertahap. Dalam rapat bersama Komisi XII DPR, kementerian meminta dukungan politik dan anggaran agar seluruh proses dapat diselesaikan tanpa menabrak ketentuan hukum.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol mengungkapkan, sebelum menggunakan anggaran penanganan radionuklida, pihaknya terlebih dahulu mendapatkan arahan BPK. 

Sejauh ini, KLH telah menangani 12 titik kontaminasi di Cikande. Pada satu titik yang berada di bawah bangunan warga, petugas masih menunggu hasil kajian teknis. 

“Kalau memang nanti itu ada di bawah, mau tidak mau cara menggantikannya adalah dengan mengganti rumahnya untuk kemudian kita lakukan perobohan,” paparnya, Rabu (3/12). 

Hanif memaparkan, sebanyak 1.136 ton material terkontaminasi kini ditempatkan di fasilitas darurat milik PT PMT. KLH meminta agar seluruh pihak memahami batas kemampuan teknis yang ada. “Jadi kami sudah memetakan. Kami tidak mengolah, kami itu mengamankan,” ujarnya.

KLH juga menyoroti pemindaian ketat terhadap keluar-masuk kendaraan selama fase awal kejadian. 

“Itu ada berapa puluh ribu kendaraan yang kami hitung. Itu sekitar 71 ribu kendaraan. Itu yang kontaminasi 48 kami dekontaminasi,” tegasnya.

Untuk Surabaya dan Lampung, investigasi terhadap dugaan kontaminasi cengkeh impor menunjukkan tidak ada sumber radiasi di lokasi awal penyimpanan. Namun satu lahan setengah kotak di area pemakaman tercatat bernilai tinggi. “Kami dekontaminasi. Kami semen. Jadi aman,” ujar KLH.

Dari hasil pemeriksaan, 13,5 ton cengkeh terkontaminasi yang direimpor akan dimusnahkan pada awal tahun depan. KLH juga menyiapkan rencana pembangunan interim storage permanen, mengingat umur radioaktif Cs-137 bisa mencapai lebih dari 60 tahun.

Dalam hal ini, KLH meminta dukungan tambahan anggaran sekitar Rp28 miliar untuk melanjutkan pekerjaan di 2026. (H-3)