Mengurangi Kerentanan, Menumbuhkan Keberdayaan

(Dok. Pribadi)

SEJAK 5 Januari 2026, sejumlah sekolah di daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatra mulai membuka pintu mereka. Namun, bagi banyak guru dan siswa, ‘kembali ke sekolah’ bukan berarti kembali ke ruang kelas yang nyaman. Kondisi sekolah sangat beragam, dari rusak ringan hingga hancur total. Sejumlah sekolah bahkan hanyut terbawa banjir bandang tanpa sisa. Dalam situasi itu, pemulihan fisik bangunan gedung memang menjadi prioritas utama agar hak pendidikan anak tidak terputus.

Selama ini orang sering mengidentikkan dampak bencana pada pendidikan hanya dengan dua hal: kerusakan fasilitas fisik dan terganggunya proses belajar-mengajar. Namun, kehilangan sekolah bukan cuma soal gedung roboh atau proses belajar yang terhenti. Pemulihan fisik memang mendesak. Namun, jika kita hanya fokus pada ‘membangun kembali’ tanpa mengubah cara kita ‘mempersiapkan diri’, itu justru akan memasukkan anak-anak kita ke dalam siklus kerentanan yang berulang ketika bencana datang.

Mengapa siklus itu terus berulang? Salah satu jawabannya terletak pada perubahan pola bencana itu sendiri. Frekuensi bencana yang semakin kerap dan cakupannya yang kian masif membuat kita harus menyadari satu hal: bencana bukan lagi gangguan sementara yang bersifat lokal. Jika bencana ialah realitas hidup di Indonesia, pendidikan harus dirancang untuk memastikan kemampuan dan keterampilan menghadapi bencana menjadi bagian integral dari proses pembelajaran.

DARI PAPARAN MENJADI BENCANA

Kita perlu melihat bencana dari sudut pandang yang lebih luas. Menurut Mort dkk (2020), bencana bukan sekadar bencana alam. Ia merupakan hasil dari kerentanan sosial, ketimpangan, kelalaian manusia, atau pertumbuhan yang tidak terkendali. Hal itu sejalan dengan data World Risk Index yang mana Indonesia menduduki peringkat ke-3 dari 197 negara.

Risiko dalam indeks tersebut tidak hanya diukur berdasarkan kondisi geografis. Risiko dihitung dari dua faktor utama: seberapa sering suatu wilayah terpapar bahaya (exposure) dan seberapa rentan masyarakatnya (vulnerability). Paparan dimaknai sebagai seberapa sering bahaya (gempa, banjir, kekeringan) dialami sebuah negara. Sementara itu, kerentanan merujuk pada seberapa siap atau rapuh masyarakatnya saat bahaya itu datang.

Jepang, misalnya, memiliki paparan bencana yang tinggi secara geografis, tapi indeks risikonya relatif rendah karena tingkat kerentanannya kecil. Jepang memiliki kapasitas penanggulangan dan adaptasi yang sangat baik yang telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan mereka. Kesiapan bencana bukan lagi sekedar elemen tambahan, melainkan juga merupakan bagian fundamental dari proses pendidikan di sana yang bertujuan meningkatkan daya tahan individu dan komunitas agar dapat merespons bencana secara efektif (Fujioka, 2016).

Sehubungan dengan itu, kita perlu mencermati bahwa bencana ialah bahaya yang berdampak luas dan berkepanjangan karena bertemu dengan kerentanan dan keterbatasan kapasitas masyarakat. Sudah saatnya pendidikan tidak lagi bereaksi terhadap bencana yang datang karena pendidikan justru memiliki peran penting untuk mengurangi kerentanan sebelum ketika dan setelah bencana datang.

PENDIDIKAN UNTUK MENGURANGI KERENTANAN

Lalu, bagaimana pendidikan dapat menjalankan peran penting itu? Mari kita mulai dari kondisi nyata Indonesia. Sepanjang 2025, BNPB mencatat Indonesia mengalami 3.223 kali bencana dengan 99,02% di antaranya ialah bencana hidrometeorologi. Angka paparan yang tinggi itu sesuai dengan indeks kapasitas penanggulangan (skor 51) dan adaptasi (skor 49) kita yang masih tergolong rendah (World Risk Index, 2025).

Pendidikan memiliki peran vital dalam mengurangi kerentanan yang dapat menyasar tiga dimensi kerentanan yaitu kerentanan struktural, kapasitas penanggulangan, dan kemampuan adaptif. Kerentanan struktural merujuk pada karakteristik dan kondisi tertentu dalam masyarakat. Karakteristik itu dapat memperbesar dan memperluas dampak suatu bencana. Contoh nyatanya terlihat ketika informasi kebencanaan--seperti peringatan cuaca ekstrem, peta risiko, atau prosedur evakuasi--tidak didesain untuk menjangkau semua lapisan masyarakat. Akibatnya, kelompok yang paling rentan, termasuk mereka dengan akses pendidikan terbatas, menjadi kesulitan memahami dan merespons informasi yang justru paling menyangkut keselamatan mereka.

Kedua, kapasitas penanggulangan, yaitu kemampuan bertindak sesaat setelah bencana. Contoh konkretnya ialah sekolah yang memiliki rencana darurat dan rutin melatih evakuasi atau desa yang menyiapkan cadangan air dan makanan. Namun, kapasitas itu tidak tumbuh dengan sendirinya. Ia sangat bergantung pada tata kelola kebencanaan. Kebijakan dan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah akan menentukan apakah logistik dan perlengkapan darurat itu benar-benar tersedia di level masyarakat.

Ketiga, kemampuan adaptif. Ini merupakan strategi jangka panjang yang bersifat antisipatif, tertanam dalam struktur sosial masyarakat, untuk menghadapi atau mengurangi dampak bencana. Dalam konteks kurikulum, misalnya, kita dapat menelaah kembali muatan kurikulum yang selama ini mungkin mendorong relasi timpang antara manusia dan alam. Contohnya dalam pelajaran ekonomi, narasi ekstraktif (mengambil dari alam) cenderung lebih dominan ketimbang relasi regeneratif (memulihkan alam). Memasukkan kearifan lokal dalam merawat alam dapat menjadi kunci adaptasi yang berkelanjutan.

Ketiga dimensi kerentanan itu--struktural, penanggulangan, dan adaptif--menunjukkan bahwa solusinya harus komprehensif. Pada akhirnya, daya tahan (resiliansi) dicapai secara kolektif. Ia merupakan buah dari proses pemberdayaan, kemandirian, solidaritas, dan agensi. Proses itu harus secara khusus mengikutsertakan kelompok yang paling tersisih (Mort dkk, 2020). Untuk itu, pendidikan menjadi upaya yang secara sadar menanamkan nilai-nilai tersebut melalui proses dan praktik keseharian di sekolah. Misalnya, guru dapat melibatkan anak untuk merumuskan prosedur evakuasi bencana di sekolah mereka. Hal itu menumbuhkan rasa memiliki dan kendali atas hidup mereka melalui kegiatan sederhana. Anak juga merasa didengar dan dihargai pendapat mereka serta terbiasa mengelola perbedaan pendapat dan bernegosiasi.

Hidup berdampingan dengan bencanaidalah sebuah keniscayaan bagi kita. Dengan menelaah kembali peran pendidikan, kita dapat meningkatkan kapasitas warga secara individu atau kolektif. Pendidikan harus mampu mengubah masyarakat dari sekadar ‘objek’ terdampak bencana menjadi ‘subjek’ yang tangguh dan berdaya. Hanya dengan cara itulah kita benar-benar bisa memutus rantai kerentanan di masa depan.