Populer: BEI Jelaskan Saham Gorengan; Pemerintah AS Kembali Shutdown

Penjelasan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenai saham gorengan menjadi salah satu berita populer di kumparanBisnis sepanjang Minggu (1/2).

Selain itu, penutupan atau shutdown Pemerintah AS akibat belum adanya persetujuan anggaran juga tak kalah menyita perhatian publik. Untuk lebih jelasnya, berikut rangkuman berita populer tersebut:

BEI menjelaskan 'saham gorengan' bukan merujuk pada kelompok saham tertentu, melainkan seluruh kegiatan manipulasi harga di pasar modal. BEI komitmen untuk menyelidiki dan menindak pelaku praktik menggoreng saham.

“Tidak harus saham dari kelompok tertentu. Tetapi seluruh kegiatan yang melakukan manipulasi harga di pasar itu adalah tindak kejahatan pasar modal,” kata Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik di Wisma Danantara, Jakarta pada Sabtu (31/1).

Meski demikian sampai saat ini, Jeffrey menuturkan BEI belum mengetahui siapa pihak yang berada di balik praktik menggoreng saham tersebut.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali melakukan penutupan atau shutdown pada Sabtu (31/1) waktu setempat akibat Kongres belum menyetujui anggaran untuk periode 2026. Namun, penutupan kali ini diprediksi hanya sementara.

Parlemen AS akan kembali bersidang pada Senin (2/2) setelah libur selama sepekan, dan Presiden dari Partai Republik, Donald Trump, mendukung penuh paket anggaran yang sedang dibahas.

Mengutip Bloomberg, Minggu (1/2), dampak shutdown diprediksi minim ke warga Amerika. Banyak pegawai federal yang bekerja di akhir pekan, seperti personel militer dan pengatur lalu lintas udara, termasuk kategori pekerja penting, sehingga tetap bekerja meski terjadi shutdown.

Shutdown ini merupakan kedua kalinya terjadi di era Pemerintahan Presiden Donald Trump. Sebelumnya, pemerintah AS juga tutup selama 43 hari, menyebabkan bantuan pangan terhenti untuk jutaan keluarga, ribuan penerbangan dibatalkan, dan pegawai federal tidak menerima gaji lebih dari sebulan.

Kali ini, dampaknya dinilai lebih terbatas karena beberapa lembaga pemerintah sudah memiliki anggaran hingga akhir tahun fiskal pada 30 September. Departemen Pertanian, misalnya, sudah didanai penuh sehingga bantuan pangan (food stamps) tidak akan terganggu. Selain itu, taman nasional, layanan veteran, dan Departemen Kehakiman juga telah mendapatkan persetujuan anggaran.

Namun, sejumlah lembaga tetap terdampak dan harus menjalani prosedur penutupan sementara. Lembaga tersebut antara lain Departemen Keuangan, Pertahanan, Keamanan Dalam Negeri, Transportasi, Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, serta Ketenagakerjaan.