Pramono Ingin Bank Jakarta Diawasi Publik

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung(MI/M Farhan Zhuhri)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mendorong Bank Jakarta segera melantai di bursa melalui penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO).

Dirinya yakin Bank Jakarta mampu membangun kepercayaan yang kuat, basis nasabah perseroan tidak lagi terbatas pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, melainkan publik secara luas.

“Kalau perusahaan ini sudah bisa membangun trust-nya, maka yang menjadi nasabah utamanya itu bukan lagi Pemerintah DKI Jakarta. Yang menjadi nasabahnya adalah publik,” ujar Pramono melalui keterangannya, Senin (26/1).

Ia menegaskan, kepercayaan merupakan kata kunci utama dalam dunia usaha dan perbankan. Tanpa trust, sebuah entitas bisnis sulit berkembang secara sehat dan berkelanjutan.

“Apapun sebagai entitas bisnis, orang kalau dengan Bank Jakarta itu harus trust, harus percaya. Kata kunci dari dunia usaha dan dunia bisnis itu adalah trust,” katanya.

Pengawasan publik melalui mekanisme pasar modal jauh lebih sehat dibandingkan ketergantungan pada figur pimpinan di Balai Kota.

“Daripada perusahaan ini hanya bergantung pada individu top-nya yang ada di Balai Kota, yang namanya Gubernur, maka lebih baik yang mengawasi itu publik. Kalau yang mengawasi publik, maka akan menjadi jauh lebih sehat. Dan itulah yang benar-benar saya harapkan,” ucapnya.

Sementara, Direktur Utama Bank Jakarta Agus Haryoto Widodo menyatakan perseroan telah menyiapkan langkah konkret menuju IPO sebagai bagian dari agenda transformasi dan penguatan institusi. “Bank Jakarta melakukan persiapan IPO sebagai bagian dari rencana transformasi serta peningkatan kredibilitas dan tata kelola korporasi,” ujar Agus.

Dalam tahap awal, manajemen akan mengusulkan penyesuaian Anggaran Dasar kepada Pemprov DKI Jakarta, termasuk peningkatan modal dasar untuk memenuhi kebutuhan korporasi menjelang IPO.

“Salah satu langkah yang akan kami usulkan adalah penyesuaian Anggaran Dasar Bank Jakarta, khususnya terkait peningkatan modal dasar,” katanya.

Ia menambahkan, proses tersebut membutuhkan dukungan penuh Pemprov DKI Jakarta serta payung hukum berupa Peraturan Daerah. Ia memastikan kajian dan naskah akademis telah disiapkan sebagai dasar kebijakan.

“Arahan dan dukungan Bapak Gubernur sangat menentukan kelancaran tahapan persiapan ini. Untuk kajian dan naskah akademis juga sudah kami selesaikan,” ujarnya. (Far/P-3)