Pramono: IPO Bank Jakarta Bukan Soal Saham, Tapi Reformasi Cara Kerja

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung(MI/M Farhan Zhuhri)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa rencana penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) Bank Jakarta bukan sekadar agenda finansial atau korporasi, melainkan momentum reformasi menyeluruh terhadap cara kerja dan budaya organisasi bank milik daerah tersebut.

Pramono menilai, IPO harus dimaknai sebagai pintu masuk perubahan mendasar, mulai dari pola kerja, tata kelola, hingga transparansi pengambilan keputusan. Tanpa reformasi internal, menurut dia, IPO hanya akan menjadi proses administratif tanpa dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan dan kepercayaan publik.

“Untuk menjadi bank IPO, corporate culture itu harus betul-betul dibentuk dan menjadi bagian inheren dari perusahaan,” kata Pramono saat rapat kerja Bank Jakarta di Hotel Pullman, Podomoro City, Jakarta Barat, Kamis (22/1).

Ia menekankan, reformasi cara kerja harus dimulai dari pembangunan budaya kerja yang profesional dan kolaboratif. Pramono meminta manajemen Bank Jakarta meninggalkan pola kerja birokratis yang kaku dan menggantinya dengan sistem kerja yang cerdas, efisien, serta berbasis kinerja. “Karena ini dunia perbankan, tidak perlu terlalu work hard, tetapi harus work smart,” ujarnya.

Menurut Pramono, perubahan cara kerja tersebut akan berpengaruh langsung terhadap transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Ketika sistem kerja berjalan terbuka dan terukur, ruang bagi konflik kepentingan, intrik internal, dan kepentingan personal akan semakin menyempit. “Kalau transparansi sudah terbentuk, ruang untuk sengketa, intrik, dan kepentingan personal akan hilang dengan sendirinya,” tuturnya.

Pramono juga menegaskan bahwa IPO harus menjadi sarana Bank Jakarta untuk melepaskan ketergantungan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia menilai, selama cara kerja masih bergantung pada relasi birokratis dengan Pemprov, Bank Jakarta sulit tumbuh sebagai entitas bisnis yang dipercaya publik luas. “Kalau trust sudah terbangun, nasabah utamanya bukan lagi hanya Pemprov DKI, tetapi publik,” kata Pramono.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa perusahaan terbuka menuntut disiplin tata kelola dan pengawasan publik yang jauh lebih ketat. Karena itu, reformasi cara kerja tidak bisa bersifat simbolik, tetapi harus menyentuh pengambilan keputusan, efisiensi birokrasi, hingga kecepatan pelayanan kepada nasabah.

“Saya yakin mudah-mudahan tahun depan Bank Jakarta sudah IPO, menjadi milik publik, dipercaya publik, dan teamwork-nya semakin solid serta berorientasi memberi kontribusi bagi Jakarta,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jakarta Agus Haryoto Widodo menyatakan manajemen siap menjadikan IPO sebagai momentum transformasi internal. Ia menyebut, penguatan corporate culture dan sistem kerja menjadi prioritas utama dalam mematangkan kesiapan menuju perusahaan terbuka.

Agus mengungkapkan, Bank Jakarta telah menyiapkan tiga inisiatif strategis sepanjang 2026 untuk memperkuat fundamental perusahaan, mulai dari pengembangan infrastruktur teknologi informasi, pembaruan sistem perbankan digital, hingga penguatan portofolio produk sebagai sumber pertumbuhan baru.

“Seluruh langkah ini kami siapkan untuk memastikan Bank Jakarta tidak hanya siap IPO secara administratif, tetapi juga siap secara cara kerja dan tata kelola,” kata Agus. (Far/P-3)