Presiden Sarbumusi Serukan Kemerdekaan Palestina dan Tatakeloka Global Yang Adil

Presiden Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Irham Ali Saifuddin.(Dok.Istimewa)

PRESIDEN Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Irham Ali Saifuddin menyerukan pentingnya tatakelola dunia yang lebih berkeadilan termasuk restorasi mata pencaharian sebagai bagian dari kemerdekaan Palestina. Pernyataan tersebut disampaikan Irham di forum BRICS People’s Summit 2025 di Rio de Janeiro, Brazil, Senin (1/12). Irham hadir sebagai salah satu penanggap dalam puncak pertemuan kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam BRICS 1-4 Desemnber 2025.

“Dunia sudah seharusnya menyudahi praktik neo-kolonialisme dan no-imperialisme dalm bentuk kooptasi segelintir negara terhadap negara dunia ketiga yang lebih lemah. Dunia juga harus menyudahi agresi militer terhadap sebuah negara, embargo ekonomi terhadap sebuah negara, demi terwujudnya new governance of world order, termasuk opresi Israel atas Palestina,” demikian jelas Irham dalam siaran persnya, Rabu (3/12).

Pertemuan Puncak Masyarakat Sipil BRICS tersebut dihadiri perwakilan masyarakat sipil dari negara-negara anggota BRICS dan diselenggarakan oleh BRICS Civil Council. Mereka mendiskusikan beberapa isu multilateral strategis seperti ”From Economic Cooperation to the Construction of Multipolarity”, ”The New Global Order: hegemonic Disputes and Geopolitical Reconfiguration”, dan _”BRICS and the Challenges of Global Governance in the 21st Century”.

“Tatanan dunia tidak boleh lagi permisif terhadap opresi dan dominasi negara tertentu terhadap dunia yang lebih lemah. Ekonomi dunia perlu tatakelola baru yang lebih berkeadilan dan memenangkan seluruh penduduk dunia, bukan saja untuk negara-negara maju dan kuat. Dunia perlu keseimbangan baru. BRICS harus menjalankan agenda ini mengingat saat ini BRICS sudah memperluas keanggotaannya setara dengan 54,6% populasi dunia. BRICS menjadi platform multilateral yang strategis dan seharusnya bisa menjadi generator baru tata kelola dunia baru yang lebih adil, damai dan setara,” imbuh Irham.

KEMERDEKAAN PALESTINA
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Sarbumusi juga menyerukan pentingnya negara-negara BRICS untuk mulai fokus pada pemulihan ekonomi dan restorasi mata pencaharian bagi penduduk Palestina sebagai bagian dari agenda Palestina merdeka. Pernyataan tersebut  disampaikan Irham di hadapan Deputy Head of the Trade Union Working Committee of the Popular Front fro the Liberation of Palestine, Osama Alhaj Ahmad.

“BRICS tidak seharusnya berhenti pada isu kemerdekaan Palestina, tetapi juga harus menyusun agenda multilateral bersama untuk pemulihan ekonomi masyarakat Palestina, termasuk inklusi Palestina dalam rantai pasok ekonomi global, terutama diantara negara-negara anggota BRICS. Hal yang sama juga harus dilakukan oleh BRICS untuk negara-negara dunia yang saat ini sedang mengalami embargo seperti Kuba, Venezuela dan Iran,” lanjut Irham.

Dalam paparannya, Irham juga meminta negara-negara anggota BRICS untuk bersatu dan memformulasikan standar-standar internasional terkait produk dan komoditas di antara negara anggota BRICS. 

“Selama ini, atas nama standarisasi komoditas tertentu, segelintir negara maju mengatur ekonomi negara-negara yang lebih lemah. Atas nama standar ini pula, segelintir negara maju telah mengkooptasi ekonomi yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk dunia. Ini tidak boleh lagi dibiarkan. Dengan populasi yang dominan, BRICS sudah harus memikirkan standar-standar global pertukaran komoditas antara negara sehingga akan menciptakan rantai pasok dunia yang lebih berkeadilan, tidak kooptatif dan memerdekakan ekonomi semua pihak, termasuk negara-negara dunia yang selama ini dianggap lemah,” pungkas Irham dalam paparannya.

ALTERNATIF BAGI NEGARA BERKEMBANG
BRICS sendiri menjadi salah satu alternatif bagi negara-negara berkembang untuk saling berkumpul di tengah semakin sulitnya kondisi geopolitik dunia.

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arif Havas Oegroseno  menuturkan bahwa kondisi geopolitik saat ini sulit diprediksi, dan hubungan antarnegara berada dalam posisi yang makin tidak menentu. Karena itu, banyak negara mulai mencari berbagai alternatif baru.

"BRICS, menurut saya, adalah salah satu alternatif tersebut, tempat negara-negara berkembang berkumpul dan bekerja sama. Mereka berusaha
mencari cara dan kebijakan baru, standar global baru, keberlanjutan, serta berbagai elemen lain yang tidak ditemukan di organisasi internasional yang ada sekarang," ujar Wamenlu Havas pada sesi penutup Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025 di Jakarta, Sabtu (29/11). (Ant/E-2)