Silaturahmi Menkum dengan Para Pemred: Bahas KUHP, KUHAP, sampai Bantuan Hukum

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menggelar silaturahmi bersama para pemimpin redaksi (pemred) media nasional di Jakarta, Jumat (9/1) malam. Pertemuan adalah salah satu forum terbuka, antara pemerintah dan media, sekaligus forum diskusi mengenai berbagai isu strategis, mulai dari KUHP, KUHAP, transformasi digital, hingga akses bantuan hukum bagi masyarakat.

Supratman menjelaskan, acara ini adalah upaya Kementerian Hukum (Kemenkum) untuk terus membuka komunikasi dengan publik. Ia menjelaskan, sebagai pembantu presiden, kementeriannya berkewajiban menjelaskan arah kebijakan dan harapan presiden kepada masyarakat.

“Kami harus menjelaskan apa yang menjadi pikiran dan harapan presiden. Bagi kami sebagai pembantu presiden, kami tahu bahwa bapak presiden akan selalu fokus melaksanakan program yang sudah beliau pikirkan,” kata Supratman di Ruang Rapat Soepomo.

Salah satu fokus utama Kemenkum, lanjut Supratman, adalah transformasi digital layanan publik. Bagi Supratman, digitalisasi sebagai keharusan untuk meningkatkan kemudahan layanan sekaligus kepastian hukum bagi masyarakat.

“Pertama kali saya jadi menteri, saya sudah canangkan, tidak boleh tidak, pelayanan publik harus digitalisasi. Digitalisasi akan membuat layanan makin mudah dan memberi kepastian,” ujarnya.

Selain transformasi digital, presiden juga menaruh perhatian besar pada akses keadilan, khususnya bagi masyarakat kelas bawah. Pada 2025, Kemenkum awalnya menargetkan pembentukan pos bantuan hukum (posbankum) di 7.000 desa dan kelurahan. Tapi karena kerja sama lintas sektor, jumlahnya telah meningkat signifikan.

“Tapi karena keinginan yang kuat untuk mewujudkan itu, teman-teman BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Dalam Negeri, hari ini sudah terbentuk (lebih dari) 76.000 posbankum di seluruh Indonesia, di 32 provinsi,”” ucap Supratman.

Dalam kesempatan itu, Supratman juga menyinggung gagasan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual (intellectual property/IP) bagi konten kreator. Menurutnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tak hanya berfungsi memberikan perlindungan hukum, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi kreatif.

“Alhamdulillah akhirnya disepakati Indonesia menyiapkan platform pembiayaan industri kreatif sebesar Rp 10 triliun untuk tahun 2026. Kita menjadi negara ke-15 di dunia yang menyiapkan pembiayaan berbasis IP,” katanya.

Pada kesempatan itu hadir pula, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan penyusunan KUHP bukan perkara mudah di negara yang punya keragaman etnis, agama, dan budaya seperti Indonesia. Contohnya, pasal perzinahan dan kohabitasi yang kerap memicu perbedaan pandangan di masyarakat.

“Kalau kita mengikuti (masyarakat di) Sulawesi Utara (karena menilai pasal tersebut terlalu masuk ke ranah private), maka Sumatera Barat akan mengatakan tidak aspiratif. Kalau mengikuti Sumatera Barat (karena menilai pasal tersebut terlalu lemah), Sulawesi Utara akan mengatakan tidak aspiratif. Di sinilah kita harus mengambil keputusan,” ujar Edward.

KUHP atau hukum pidana, lanjut pria yang akrab disapa Eddy ini, dimanapun berlaku universal. Tapi ada tiga isu yang tidak bisa dibanding-bandingkan.

"Satu adalah delik politik. Kemudian defamation, penghinaan. Dan yang ketiga adalah kesusilaan, itu setiap negara berbeda,” jelas Guru Besar Ilmu Hukum Pidana ini.

1. Homepage
2. Local
3. Silaturahmi Menkum dengan Para Pemred: Bahas KUHP, KUHAP, sampai Bantuan Hukum