Tekanan Trump untuk Kesepakatan Damai Ukraina Picu Perlawanan Kyiv

Pemerintahan Trump mendorong Ukraina menyetujui kesepakatan damai yang dinilai terlalu menguntungkan Rusia. Tekanan setelah penolakan Kyiv.(Sky News)

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump sangat menginginkan adanya kesepakatan damai untuk mengakhiri perang di Ukraina. Namun Kyiv menegaskan mereka juga menginginkan perdamaian, tetapi bukan dengan harga yang mengorbankan kepentingan nasional.

Ketegangan meningkat ketika Washington mendorong Ukraina untuk menyetujui kesepakatan sebelum Hari Thanksgiving, meski rancangan awalnya dinilai terlalu condong pada tuntutan Rusia. Kyiv menolak dan segera mengirim pejabat senior ke Jenewa untuk melakukan pembicaraan darurat.

Sepanjang hari Minggu, delegasi AS dan Ukraina tampak berpindah antara dua lokasi pertemuan dalam rombongan limusin berwarna hitam. Mereka didampingi penasihat keamanan nasional dari Jerman, Prancis, dan Inggris. Andriy Yermak, kepala tim negosiasi Ukraina, terlihat berwajah tegang.

Wajar saja, karena usulan awal yang dibahas dinilai sangat menguntungkan Rusia sehingga Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sempat membantah anggapan dokumen itu dibuat Kremlin. Namun Trump menegaskan Ukraina harus bergerak cepat atau menghadapi konsekuensi yang tidak dirinci, membuat Kyiv tidak punya pilihan selain terlibat dalam pembicaraan.

Pada Minggu malam, Rubio menyebut telah terjadi “kemajuan luar biasa” dengan hanya “beberapa hal” yang masih perlu dibahas, meski ia menolak merinci karena situasi dianggap sensitif. Ukraina dan AS kemudian mengumumkan adanya dokumen baru yang disebut sebagai “kerangka kerja yang diperbarui dan direvisi”.

Menurut laporan Financial Times yang mengutip Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina Sergiy Kyslytsya, dokumen baru itu berisi 19 poin dan “sangat sedikit” dari rancangan awal yang dipertahankan. 

Dalam versi usulan Eropa tersebut, veto otomatis terhadap keanggotaan Ukraina di NATO dihapus, begitu juga batasan jumlah pasukan Ukraina. Tidak akan ada penempatan permanen pasukan Barat, tetapi bukan larangan total. Terkait wilayah, Ukraina tidak akan menyerahkan sisa wilayah Donbas begitu saja dan berupaya memulihkan daerah pendudukan melalui jalur diplomatik, sesuatu yang sebelumnya disetujui Presiden Volodymyr Zelensky. Rencana amnesti penuh untuk kejahatan perang juga turut dihapus.

Yang paling penting, dokumen baru menyinggung jaminan keamanan. Beberapa pejabat, termasuk Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer, membahas kemungkinan perlindungan bergaya Pasal 5 NATO, yang mengikat AS untuk membela Ukraina bila Rusia kembali menyerang. Kyiv menyebut isu ini tidak dapat dinegosiasikan.

Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan kesepakatan tersebut kini “berubah signifikan” ke arah yang lebih positif bagi Ukraina.

Meski demikian, tidak ada tanda Rusia bersedia menghentikan perang tanpa tekanan besar. “Putin jauh lebih percaya diri secara militer saat ini,” kata Tatiana Stanovaya dari Carnegie Russia Eurasia Center, mengutip krisis politik di Kyiv, masalah mobilisasi, serta kemajuan militer Rusia.

Dorongan Trump memang memberi momentum baru untuk mencari jalan damai, namun sebagian pihak menilai pembicaraan intensif ini mungkin hanya membawa semua pihak kembali ke titik awal.

Stanovaya menegaskan posisi Moskow tetap tidak berubah. “Kami sudah menetapkan tuntutan kami. Kalian terima atau tidak? Jika ya, kami hentikan perang. Jika tidak, kami akan menunggu sampai kalian siap.” (BBC/Z-2)