Transformasi Polri Penting untuk Pulihkan Kepercayaan Masyarakat

Ilustrasi(Antara)

Transformasi dan reformasi Polri kembali menjadi sorotan publik seiring berbagai langkah pembenahan yang tengah dijalankan institusi tersebut. Proses reformasi ini dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat dan memastikan Polri mampu menghadapi tantangan keamanan di era keterbukaan informasi.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menekankan bahwa transformasi Polri harus menghasilkan institusi kepolisian yang lebih responsif, profesional, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pembentukan tim reformasi menunjukkan bahwa Polri bersedia menerima kritik dan berkomitmen melakukan perubahan.

“Pembentukan tim reformasi menandakan Polri merupakan institusi yang terbuka terhadap kritik,” ujarnya.

Adi menambahkan bahwa kemampuan menerima kritik dan merespons cepat laporan publik menjadi tantangan utama dalam memperbaiki citra Polri. Modernisasi layanan melalui pemanfaatan teknologi dinilai perlu menjadi bagian dari agenda reformasi. Ia juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan sebagai fondasi kepercayaan publik.

Dalam konteks keterbukaan informasi, Adi menyebut transparansi dan klarifikasi yang cepat atas isu-isu negatif sangat penting untuk menjaga kredibilitas Polri. Ia juga menilai bahwa Polri perlu menyeimbangkan narasi publik dengan memperkuat komunikasi mengenai kegiatan sosial, pelayanan masyarakat, serta keterlibatan aktif dengan berbagai komunitas.

Lebih lanjut, Adi mengingatkan bahwa meski persepsi publik masih memiliki catatan tersendiri, Polri tetap memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. “Ada apresiasi terhadap Polri yang secara umum mampu memitigasi situasi keamanan dan dinamika politik yang sangat tinggi,” tuturnya.

Berbagai upaya reformasi yang tengah berjalan diharapkan dapat memperkuat Polri dalam menjalankan fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja kepolisian. (E-3)