Hi!Pontianak - Wagub Krisantus menanggapi aspirasi para sopir truk mogok kerja yang kesulitan mendapatkan BBM dan pendistribusian BBM yang tidak merata di Kalimantan Barat yang di Jalan Trans Kalimantan, Kamis, 16 Oktober 2025.
Aksi mogok kerja yang dilakukan para sopir truk itu menyampaikan keluhan sulitnya mengisi BBM di seluruh SPBU kalbar, meminta di berikan akses atau jalur khusus untuk truk, dan berikan sanksi kepada SPBU yang nakal. Para sopir juga meminta Wagub Kalbar agar bisa mengeluarkan kebijakan terhadap SPBU mendistribusikan BBM lebih merata.
“Bagi para driver ekspedisi tentu ini adalah persoalan distribusi BBM yang memang menjadi persoalan di Provisi Kalimantan Barat. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentu menyambut baik dan kita memberikan instruksi serta imbauan kepada Pertamina agar segera menertibkan distribusi BBM dan mafia-mafia minyak solar,” ungkap Krisantus.
Pemerintah Provinsi Kalbar akan mengeluarkan instruksi agar Pertamina segera menetapkan distribusi BBM di SPBU seluruh Kalbar untuk menertibkan jalur pengantre dan ekspedisi agar tidak terjadi konflik di SPBU.
“Saya akan meminta kepada BPH Migas agar memberi sanksi yang tegas kepada SPBU yang nakal. Tadi sudah saya sampaikan kepada pihak Pertamina agar ditindaklanjuti, paling lama 1 minggu,” kata Krisantus.
Ia juga akan meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk menegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap SPBU nakal yang ada di Kalbar, termasuk juga yang menjual di atas harga HET.
“Hari ini kami sudah keluarkan instruksi, jadi saya pikir itu komentar dari Pemerintah Provinsi Kalbar. Selanjutnya yang akan merumuskan tentu Pemerintah Provinsi terhadap instruksi tersebut,” jelas Krisantus.