Akselerasi Investasi dan Hilirisasi, HKI Usulkan Perluasan KLIK di Seluruh Kawasan Industri

Focus Group Discussion mengenai program, KLIK yang dilaksanakan HKI di Jakarta, Kamis (18/12).(Dok.Himpunan Kawasan Industri Indonesia)

HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan pentingnya penguatan dan perluasan Program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) sebagai instrumen strategis percepatan investasi dan hilirisasi industri nasional. 

Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana menilai KLIK telah terbukti memberikan kepastian usaha sekaligus meningkatkan daya saing kawasan industri Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.
 
Ma’ruf menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta Kementerian Perindustrian atas komitmen dan kerja nyata dalam mendorong iklim investasi yang kondusif. Menurutnya, kebijakan percepatan investasi melalui penguatan KLIK, yang didukung pembinaan teknis serta penetapan standar kawasan industri nasional, merupakan fondasi penting bagi terciptanya kepastian dan keberlanjutan investasi.
 
“Program KLIK sejak awal dirancang untuk memangkas waktu realisasi investasi dan memberikan kepercayaan kepada investor agar dapat segera memulai kegiatan konstruksi di kawasan industri yang telah siap,” ujar Ma’ruf pada kegiatan Focus Group Discussion mengenai program, KLIK yang dilaksanakan HKI di Jakarta, Kamis (18/12). 
 
Dalam praktiknya, KLIK dinilai mampu menurunkan cost of delay, meningkatkan kepastian usaha, serta memperkuat kawasan industri sebagai entry point utama investasi manufaktur. Namun demikian, Ma’ruf menilai cakupan KLIK yang masih terbatas berpotensi memperlambat pengambilan keputusan investor dan mengurangi daya saing kawasan industri Indonesia. 
 
Oleh karena itu, HKI mengusulkan agar seluruh kawasan industri yang telah memenuhi standar teknis dapat diberikan fasilitas KLIK secara menyeluruh.
 
LOKASI PALING SIAP
Sejalan dengan itu, Sekretaris Jenderal HKI, Roro Ayu Yayuk Dwihastuti menjelaskan bahwa dari perspektif pelaku usaha, kawasan industri merupakan lokasi investasi yang paling siap menjalankan KLIK. Kawasan industri telah melalui proses penataan lahan, kepastian tata ruang, serta penyediaan infrastruktur dasar yang memungkinkan kegiatan konstruksi berjalan sejak hari pertama 
 
Roro menambahkan, penguatan kembali KLIK melalui Peraturan Menteri Investasi Nomor 5 Tahun 2025 menegaskan peran kebijakan ini sebagai instrumen percepatan hilirisasi dan industrialisasi nasional.

“Implementasi KLIK merupakan momentum penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri, meskipun di lapangan masih terdapat tantangan teknis, regulatif, dan koordinasi lintas instansi,” ujarnya 
 
Roro Ayu mengungkapkan bahwa saat ini dari total 124 kawasan industri anggota HKI, baru sekitar 47 kawasan atau 37,9 persen yang terdaftar dalam skema KLIK, sementara sisanya belum memperoleh penetapan tersebut. Padahal, kawasan industri anggota HKI tersebar di 24 provinsi dengan total luas mencapai sekitar 160 ribu hektare dan menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja 
 
Ia juga menilai, belum meratanya penetapan KLIK berdampak pada terhambatnya proses produksi karena tenant tidak dapat memulai konstruksi secara paralel. Selain itu, masih ditemukan ketidaksinkronan regulasi dan perbedaan interpretasi teknis antar kementerian dan pemerintah daerah, khususnya terkait tata ruang, peta tematik ATR/BPN, kawasan lindung, serta KP2B. Kondisi ini kerap menyebabkan verifikasi berulang dan ketidakpastian timeline realisasi investasi.

REKOMENDASI HKI
Sebagai solusi, HKI merekomendasikan pembentukan tim verifikasi KLIK terpadu lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna menghasilkan satu rekomendasi final yang berlaku secara nasional. Selain itu, seluruh hasil verifikasi diusulkan untuk dimasukkan dalam satu dashboard data terpadu agar proses lebih transparan dan terukur 
 
HKI menyatakan kesiapan penuh untuk terus bersinergi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta Kementerian Perindustrian guna memastikan penguatan KLIK berjalan seiring dengan pengawasan dan koordinasi yang baik. Bagi HKI, KLIK bukan sekadar fasilitas kebijakan, melainkan bentuk kepercayaan negara kepada kawasan industri sebagai mitra strategis pembangunan nasional.
 
HKI berharap Focus Group Discussion tersebut dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret, implementatif, dan berdampak nyata dalam mempercepat investasi industri serta memperkuat agenda hilirisasi nasional. (E-2)