DPR Minta Kementerian Agraria Sediakan Lahan Pembangunan Huntap Korban Bencana Sumatra

Jembatan putus akibat banjir di Aceh(Amirudin Abdulla Rubee/MI)

ANGGOTA Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Indrajaya minta agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membantu pemerintah daerah menyiapkan lahan pembangunan hunian pembangunan 2.000  hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Sumatera.

Menurut Indrajaya, kepala daerah di wilayah terdampak bencana membutuhkan dukungan konkret dari pemerintah pusat, khususnya ATR/BPN, untuk memastikan ketersediaan lahan sekaligus kejelasan status hukumnya.

“ATR/BPN harus ikut turun tangan membantu kepala daerah dalam menyiapkan lahan untuk hunian korban bencana. Kementerian ini yang paling mengetahui kondisi, peruntukan, dan status hukum lahan di wilayah terdampak,” ujar Indrajaya, Kamis (18/12).

Ia menilai persoalan lahan kerap menjadi hambatan utama dalam percepatan pembangunan hunian tetap pascabencana. Tanpa kepastian status lahan, proses pembangunan rumah bagi para korban berpotensi mengalami keterlambatan dan berlarut-larut.

Selain itu, Indrajaya juga mendorong ATR/BPN untuk berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Menurutnya, sinergi antarkementerian sangat dibutuhkan agar perencanaan hingga pembangunan hunian tetap dapat berjalan terpadu dan efisien.

“Koordinasi ATR/BPN dengan Kementerian PKP sangat penting agar penyiapan lahan dan pembangunan rumah berjalan seiring. Jangan sampai rumah siap dibangun, tapi lahannya belum tuntas,” tegas legislator asal Daerah Pemilihan Papua Selatan tersebut.

Indrajaya berharap pemerintah dapat bergerak cepat dan responsif, mengingat para korban bencana sangat membutuhkan kepastian tempat tinggal yang layak dan aman.

“Kami berharap lahan untuk rumah hunian tetap ini bisa segera disiapkan, sehingga pembangunan dapat dilakukan secepat mungkin dan para korban bencana bisa segera menempati rumah yang layak,” pungkasnya. (H-4)