Apakah ASEAN serius mewujudkan Kesetaraan Gender atau Sekadar Retorika Regional?

ASEAN atau The Association of Southeast Asian Nation adalah organisasi regional antar pemerintah yang dibentuk pada 8 Agustus 1967 untuk memperkuat kerjasama dan integrasi di kawasan Asia Tenggara dalam bidang ekonomi politik sosial dan budaya. ASEAN berisikan 11 negara-negara di Asia Tenggara dan berupaya mewujudkan stabilitas, perdamaian, serta kemajuan bersama melalui dialog dan kolaborasi regional. ASEAN berlandaskan pada prinsip non interference yaitu tidak mencampuri urusan domestik masing-masing negara anggota.

Kesetaraan gender menurut UN Women adalah kesamaan hak tanggung jawab dan kesempatan antara perempuan dan laki-laki, juga anak perempuan dan anak laki-laki. Kesetaraan tidak menyimpulkan bahwa perempuan dan laki-laki menjadi sama persis, melainkan bahwa hak, tanggung jawab dan kesempatan mereka tidak bergantung pada apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan.

Kesetaraan gender menurut organisasi perburuhan internasional atau International Labour Organization (ILO) adalah kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki keadaan yang setara untuk mewujudkan hak asasi manusia mereka secara penuh, serta untuk berkontribusi dalam dan menerima manfaat dari pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kesetaraan gender berarti masyarakat menghargai secara tiap persamaan maupun perbedaan antara laki-laki dan perempuan, serta peran yang mereka jalankan. Hal ini berpijak pada prinsip bahwa perempuan dan laki-laki merupakan Mitra penuh dalam rumah tangga, komunitas, dan masyarakat mereka menurut ILO, kesetaraan gender dimulai dari pemberian nilai yang setara.

Seorang filsuf politik dan etika asal Amerika Serikat, sekaligus Profesor di University of Chicago yaitu Martha C. Nussbaum mendefiniskan kesetaraan gender sebagai kemampuan nyata perempuan untuk menjalani kehidupan yang bermartabat melalui akses yang setara terhadap peluang hak dan kapasitas dasar atau capabilities bukan sekedar kesetaraan formal dihadapan hukum.

Kesetaraan gender memperlihatkan bahwa kepentingan, kebutuhan, dan prioritas baik perempuan maupun laki-laki dipertimbangkan secara cermat, dengan mengakui keberagaman di antara berbagai kelompok perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender bukanlah hanya isu perempuan, melainkan isu yang harus menjadi perhatian, juga melibatkan peran aktif laki-laki. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dilihat sebagai masalah hak asasi manusia sekaligus sebagai kualifikasi dan indikator pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada manusia.

Dalam Sustainable Development Goals atau SDGs, gender equality atau kesetaraan gender ada di poin ke-5 yang bertujuan untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan juga anak perempuan di seluruh dunia. SDGs adalah kesepakatan dan pembangunan universal yang disetujui oleh 193 negara anggota PBB sebagai komitmen global untuk mengakhiri kemiskinan dan melindungi hak asasi manusia pada tahun 2030. Pencapaian target ini sangat penting karena kesetaraan gender bukanlah sekedar hak asasi manusia yang fundamental tetapi fondasi utama bagi terciptanya dunia yang sejahtera, damai, dan berkelanjutan.

Kawasan Asia Tenggara hari ini dipuji sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi yang paling dinamis di dunia. Banyak proyeksi menempatkan ASEAN sebagai kekuatan ekonomi terbesar kelima secara global pada tahun 2030. Kawasan yang sangat beragam ini merupakan jantung finansial modern yang berdiri berdampingan dengan agrikultur yang luas serta zona industrialisasi yang terus berkembang cepat. ASEAN memiliki ciri khas ekonomi yang terletak pada dualitasnya, di satu sisi kawasan ini menjadi "lumbung pangan dunia" dan produsen utama komoditas global seperti karet dan minyak sawit. Pada sisi lainnya, kawasan ini sangat bergantung pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. sektor UMKM menyumbang sekitar 97 hingga 99% dari seluruh unit usaha di kawasan dan menyerap lebih dari 80% tenaga kerja, di mana perempuan mengelola lebih dari setengah nya, yaitu sebanyak 67% pada sektor ini menurut ASEAN stats.

Kontribusi ekonomi yang besar tersebut tidak selalu selaras dengan perlindungan dan pengakuan yang mereka terima, karena laporan dari ASEAN gender Outlook tahun 2024 justru mengungkapkan realita yang bertentangan, perempuan masih menghadapi kesenjangan upah hingga 20% dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang setara, hal ini sangat terlihat pada sektor manufaktur dan pertanian informal. Partisipasi mereka di sektor formal juga terus terhambat oleh beban kerja domestik yang tidak proporsional, rata-rata kursi parlemen di kawasan hanya menyentuh angka 22%, jauh dari target ideal untuk mencapai keseimbangan suara dalam determinasi arah pembangunan regional. Kekerasan oleh pasangan ataupun kekerasan di lingkungan kerja juga sering terjadi, pada beberapa negara seperti Malaysia, Indonesia Filipina, Singap...