Bebas Bicara di Media Sosial, tapi Etika Kita ke Mana?

Irene Azalia(DOK PRIBADI)

MEDIA sosial kini telah menjadi ruang publik paling ramai untuk menyampaikan pendapat. Apa pun bisa dikomentari, siapa pun bisa dikritik, dan hampir semua isu bisa diperdebatkan secara terbuka. Cukup dengan membuka ponsel, seseorang dapat menuliskan opini dan menyebarkannya dalam hitungan detik.

Kebebasan ini sering dianggap sebagai simbol kemajuan demokrasi di era digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul persoalan yang semakin terasa: kebebasan berbicara sering kali tidak diiringi dengan etika dalam berkomunikasi.

Belakangan ini, ruang digital dipenuhi oleh komentar bernada kasar, sindiran berlebihan, hingga serangan personal. Perbedaan pendapat yang seharusnya menjadi hal wajar justru kerap berubah menjadi konflik.

Banyak orang merasa sah mengatakan apa saja atas nama kebebasan berekspresi, tanpa mempertimbangkan dampak dari kata-kata yang mereka tuliskan. Padahal, meskipun disampaikan secara daring, ujaran di media sosial tetap memiliki konsekuensi nyata bagi individu maupun masyarakat.

Kesadaran Etika dalam Berkomunikasi

Kebebasan berpendapat memang semakin luas, terlebih setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memperjelas sejumlah pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Putusan tersebut memberi rasa aman bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, terutama terhadap kebijakan publik dan pejabat negara.

Di satu sisi, hal ini merupakan langkah positif bagi iklim demokrasi. Namun, di sisi lain, kebebasan yang semakin longgar justru memperlihatkan lemahnya kesadaran etika dalam berkomunikasi.

Di media sosial, kritik sering kali tidak lagi diarahkan pada gagasan atau kebijakan, melainkan pada pribadi. Komentar yang merendahkan fisik, latar belakang, hingga kehidupan pribadi seseorang menjadi pemandangan yang biasa.

Banyak pengguna merasa paling benar ketika opininya mendapat dukungan berupa 'like' atau komentar sependapat. Akibatnya, diskusi yang seharusnya memperkaya sudut pandang justru berubah menjadi ajang pembenaran diri dan saling menyerang.

Tanggung Jawab Moral

Masalah utama dari fenomena ini sebenarnya bukan terletak pada kebebasan berbicara itu sendiri, melainkan pada cara kebebasan tersebut digunakan. Kebebasan sering disalahartikan sebagai hak untuk berkata apa saja tanpa batas.

Padahal, kebebasan berpendapat seharusnya berjalan seiring dengan tanggung jawab moral. Kata-kata yang ditulis di ruang digital dapat melukai, memicu kebencian, bahkan memperdalam polarisasi di tengah masyarakat.

Jika dilihat dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, kondisi ini jelas bertentangan. Kebebasan berpendapat tidak seharusnya menghilangkan rasa hormat terhadap sesama.

Berbeda pendapat adalah hal yang wajar dalam masyarakat demokratis, tetapi merendahkan dan menghina orang lain bukan bagian dari kebebasan yang beradab. Sayangnya, nilai-nilai ini sering kali terabaikan ketika seseorang merasa aman bersembunyi di balik layar dan anonimitas.

Diperparah Algoritma 

Budaya media sosial juga turut memperparah keadaan. Algoritma platform digital cenderung menampilkan konten yang sejalan dengan pandangan pengguna. Akibatnya, seseorang lebih sering berinteraksi dengan orang-orang yang sepemikiran dan menganggap pendapat berbeda sebagai ancaman.

Perbedaan pun mudah memicu emosi. Fenomena cancel culture semakin mempersempit ruang diskusi, karena seseorang bisa langsung diserang secara massal hanya karena menyampaikan pendapat yang tidak populer.

Menurut penulis, krisis etika komunikasi di ruang digital justru lebih berbahaya jika dibandingkan dengan pembatasan hukum itu sendiri. Ketika hukum mulai memberi ruang bagi kebebasan, seharusnya kesadaran etika dan kedewasaan berpikir ikut menguat.

Tanpa etika dalam berkomunikasi, kebebasan berpendapat hanya akan menghasilkan kebisingan, bukan dialog yang membangun. Media sosial pun gagal menjalankan fungsinya sebagai ruang publik yang sehat.

Ruang Diskusi Publik

Dalam konteks ini, peran mahasiswa menjadi sangat penting. Mahasiswa tidak hanya dikenal sebagai agen perubahan, tetapi juga sebagai kelompok terdidik yang diharapkan mampu berpikir kritis dan bertanggung jawab.

Menyampaikan kritik dengan bahasa yang santun bukan berarti takut atau tidak berani, melainkan menunjukkan kematangan dalam berpikir dan berkomunikasi. Mahasiswa seharusnya menjadi contoh bahwa kebebasan berpendapat bisa dijalankan tanpa kehilangan etika.

Kebebasan berbicara seharusnya membuat diskusi publik semakin kaya, bukan semakin panas dan memecah belah. Media sosial akan jauh lebih bermanfaat jika digunakan sebagai ruang bertukar gagasan, bukan tempat melampiaskan emosi.

Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukanlah pembatasan berlebihan, melainkan kesadaran bersama bahwa kebebasan berbicara tetap harus dibarengi dengan etika dan rasa kemanusiaan.