Energi Dipersenjatai: Pelajaran dari Venezuela

Direktur Institute for Climate Policy and Global Politics, Eko Sulistyo(Dok.pribadi)

AWAL tahun 2026 dunia dikejutkan oleh langkah Amerika Serikat (AS) yang melampaui pola tekanan ekonomi konvensional: serangan militer langsung terhadap Venezuela. Serangan udara di ibu kota Caracas, penangkapan Presiden Nicolás Maduro, serta pengambilalihan fasilitas energi strategis menandai eskalasi terbuka—dari sanksi dan blokade ekonomi menuju intervensi bersenjata. Peristiwa ini bukan sekadar krisis Amerika Latin, melainkan sinyal keras bahwa energi dan ekonomi kini sepenuhnya dipersenjatai sebagai instrumen kekuasaan dalam persaingan global.

Sejak 2020, AS meningkatkan tekanan terhadap Caracas melalui berbagai sanksi ekonomi, termasuk sanksi terhadap PDVSA (Petroleos de Venezuela S.A.)—perusahaan minyak negara—dengan tujuan melemahkan finansial rezim Maduro. Namun laporan terbaru dari para pejabat AS menyatakan bahwa serangan tidak merusak fasilitas produksi utama PDVSA, yang tetap utuh meski ada serangan udara dan operasi di lapangan (Reuters, 3 January 2026). 

Ini menunjukkan, bahwa tujuan serangan bukan sekadar penghancuran fisik atau pemutusan jaringan narkoba, melainkan penguasaan atas institusi ekonomi dan simpul strategis energi. Menurut analis dan laporan pasar energi, pasar minyak global tidak langsung runtuh meski sempat mengalami lonjakan volatilitas jangka pendek (The National, 3 January 2026). Stabilitas relatif ini mencerminkan fakta struktural: produksi minyak Venezuela telah lama tergerus oleh sanksi ekonomi, isolasi finansial, dan penurunan investasi.

Pola Venezuela

Selama satu dekade terakhir, cadangan minyak mentah Venezuela yang pernah menjadi terbesar di dunia, praktis tidak termanfaatkan secara optimal akibat krisis ekonomi dan isolasi politik internasional.  

Dalam konteks itu, serangan AS di awal tahun tampak bukan ditujukan untuk memulihkan produksi, melainkan untuk penguasaan strategi dan penataan ulang kendali geopolitik ke depan.  

Signifikansi tekanan ini terletak pada pergeseran energi dari komoditas yang relatif netral menjadi instrumen geopolitik yang dipersenjatai. Sejalan dengan argumen Daniel Yergin (2020), The New Map: Energy, Climate, and the Clash of Nations, peta energi global kini dibentuk oleh rivalitas kekuasaan, transisi energi, dan fragmentasi sistem internasional—bukan lagi oleh mekanisme pasar semata.

Dalam konteks ini, akses terhadap energi, teknologi, pasar, hingga sistem pembayaran telah menjadi bagian inti dari strategi keamanan nasional negara-negara besar.

Pola ini tidak berhenti di Venezuela. Perang chip antara AS dan Tiongkok menegaskan bagaimana teknologi diperlakukan sebagai senjata geopolitik. Washington secara sistematis membatasi akses Tiongkok terhadap semikonduktor canggih—dari mesin litografi hingga perangkat lunak desain. Dinamika inilah oleh Chris Miller (2022), Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology, disebutnya sebagai “medan perang baru” kekuasaan global, di mana semikonduktor menjadi inti keselamatan dan dominasi strategis negara. 

Tiongkok membalas dengan mempersenjatai mineral kritisnya: membatasi ekspor galium, germanium, dan rare earth yang menjadi tulang punggung industri semikonduktor global.

Di Uni Eropa (UE) pascaperang Ukraina, AS mendorong pemutusan total gas Rusia, sembari mengamankan pasar strategis bagi ekspor gas alam cair (LNG)-nya sendiri. Bersamaan itu, standar hijau kian berfungsi sebagai proteksi terselubung—bukan sekadar instrumen lingkungan—untuk menutup akses negara berkembang ke pusat perdagangan global.

Pelajaran bagi Indonesia

Bagi Indonesia, pelajaran dari Venezuela sangat penting. Indonesia adalah produsen batubara dan LNG, pemilik cadangan nikel terbesar dunia—komponen kunci baterai kendaraan listrik—namun juga negara yang masih bergantung pada impor BBM. Kombinasi ini menjadikan Indonesia kuat sekaligus rentan, karena ketergantungan akses masih tinggi pada teknologi, pembiayaan, asuransi maritim, dan pasar ekspor.

Pelajaran pertama adalah bahwa kepemilikan sumber daya tidak otomatis berarti kedaulatan. Indonesia boleh memiliki nikel melimpah, tetapi jika teknologi pemurnian lanjutan, standar baterai, pembiayaan proyek, dan pasar akhir dikuasai pihak asing, posisi tawar tetap terbatas.  Sengketa nikel dengan UE menunjukkan, bahwa hilirisasi industri adalah arena politik global, dan dalam dunia energi yang dipersenjatai, standar dapat berubah menjadi alat tekanan. 

Pelajaran kedua menyangkut ketahanan energi domestik. Ketergantungan Indonesia pada impor BBM membuat stabilitas harga dan fiskal rentan terhadap guncangan geopolitik. Venezuela memberi contoh bagaimana pemutusan akses—walau tidak merusak fasilitas—dapat mengisolasi kapasitas energi nasional. Karena itu, transisi energi Indonesia harus dibaca bukan hanya sebagai agenda iklim, tetapi sebagai strategi ketahanan nasional untuk mengurangi ketergantungan strategis pada pasokan luar.

Pelajaran ketiga, berkaitan dengan LNG dan fleksibilitas pasar.  Indonesia memang eksportir LNG, tetapi kontrak jangka panjang, teknologi liquefaction, asuransi maritim, dan pembiayaan proyek sangat bergantung pada mitra global. Di dunia yang semakin terfragmentasi akibat rivalitas kekuatan besar, negara tanpa diversifikasi pasar dan kapasitas domestik berisiko tinggi.

Pelajaran keempat adalah ketahanan finansial. Kasus Venezuela memperlihatkan betapa ampuhnya kontrol atas sistem keuangan global, khususnya akses ke dolar dan jaringan pembayaran internasional, sebagai senjata geopolitik. Indonesia memang relatif stabil, tetapi tetap bergantung pada pembiayaan global. Karena itu, pendalaman pasar keuangan domestik, pembiayaan energi dan industri strategis, serta penguatan kerja sama keuangan regional harus dibaca sebagai bagian dari pertahanan ekonomi.

Terakhir, politik luar negeri bebas aktif perlu diterjemahkan secara realistis. Dunia hari ini bukan ruang netral yang aman. Rivalitas AS–Tiongkok menciptakan tekanan pilihan di teknologi, energi, dan investasi. Dalam konteks ini, bebas aktif berarti mengelola ketergantungan secara cermat—memperluas opsi tanpa terjebak pada satu poros. Strategi itu hanya mungkin jika ditopang kekuatan domestik yang nyata pada basis industri yang kuat, ketahanan energi, dan kapasitas keuangan nasional.

Venezuela runtuh bukan karena miskin sumber daya, melainkan kehilangan kendali struktural atas akses ke pasar, sistem keuangan, teknologi, dan jaringan distribusi global. Inilah wajah baru runtuhnya kedaulatan: tanpa deklarasi perang, melalui pemutusan akses yang dilegalkan dan dipadukan dengan intervensi terbuka.

Bagi Indonesia, pelajarannya tegas: perlakukan energi, mineral kritis, dan akses ekonomi sebagai instrumen strategis negara—atau bersiap menghadapi tekanan serupa, mungkin lebih halus, namun sama efektifnya.