FORUM Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formappi menyoroti hak keuangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang baru direvisi imbas tuntutan masyarakat. Direktur Eksekutif Formappi Lucius Karus mengatakan masih ada sejumlah komponen hak keuangan yang memiliki makna sama, tapi justru diberikan dalam dua jenis tunjangan yang berbeda.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Misalnya, tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan. Dalam daftar hak keuangan terbaru, legislator memperoleh tunjangan jabatan sebesar Rp 9,7 juta. Sedangkan besaran tunjangan kehormatan mencapai Rp 7,1 juta.
Lucius juga menilai tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, serta honorarium peningkatan fungsi dewan yang terdiri dari legislasi, pengawasan, hingga anggaran memiliki kesamaan makna. Menurut dia, komponen tunjangan itu tidak perlu diberikan.
"Bisa ...