Gaya Hidup Mewah Penyelenggara Pemilu Dinilai Picu Mahalnya Biaya Pilkada

Pemungutan suara ulang Pilkada Provinsi Papua.(Dok. Antara)

BESARNYA biaya Pilkada dinilai bukan semata-mata persoalan sistem pemilihan langsung, melainkan dipicu oleh gaya hidup mewah dan tata kelola anggaran yang boros dari para penyelenggara pemilu. 

Praktik penggunaan fasilitas mahal, termasuk dugaan penggunaan pesawat jet pribadi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pilkada Serentak 2024, disebut menjadi cermin buruk pengelolaan anggaran demokrasi.

Peneliti dan Advokat Themis Indonesia Law Firm, Kafin Muhammad, menegaskan bahwa lonjakan anggaran Pilkada dan Pemilu tidak bisa dilepaskan dari perilaku elite penyelenggara negara yang abai terhadap prinsip efisiensi.

“Besarnya biaya Pemilu dan Pilkada bukan karena sistem pemilihan langsung, tetapi karena gaya hidup mewah dan pemborosan anggaran, termasuk yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu seperti KPU,” ujar Kafin dalam konferensi pers ‘Tipu-Tipu Pilkada ke DPR: Kemunduran Demokrasi’ pada Minggu (9/1).

Dalam konteks Pilkada, Kafin secara khusus menyoroti kasus penggunaan pesawat jet pribadi oleh KPU yang mencerminkan pemborosan hingga lebih dari Rp 90 miliar dan sempat dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Kami sebagai kuasa hukum pernah melaporkan penggunaan private jet oleh KPU. Dalam putusan DKPP disebutkan bahwa KPU tidak memiliki bukti yang jelas terkait jadwal pengumuman dan pelaksanaan kontrak pengadaan pesawat jet pribadi tersebut,” ungkap Kafin.

Kafin juga memaparkan total anggaran Pilkada 2024 mencapai Rp37,52 triliun yang bersumber dari APBD dan disalurkan melalui Kementerian Keuangan kepada KPU, Bawaslu, serta TNI dan Polri untuk pengamanan. Selain itu, anggaran Pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2024 mencapai Rp71,3 triliun yang dicairkan bertahap sejak 2022 hingga 2024.

“Angka-angka ini menunjukkan bahwa biaya demokrasi kita memang besar, tetapi pertanyaannya apakah pengelolaannya sudah efisien dan bertanggung jawab,” kata Kafin.

Ia membandingkan dengan penggunaan anggaran di lembaga negara lain, seperti DPR RI yang mengalokasikan Rp237,35 miliar untuk fungsi legislasi pada 2025, namun banyak produk undang-undangnya justru dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

“Dengan anggaran ratusan miliar, kita justru melihat undang-undang yang bermasalah dan dianulir MK. Ini patut dipertanyakan,” ujarnya.

Kafin juga menyinggung besarnya anggaran tunjangan DPR yang mencapai sekitar Rp1,1 triliun, proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah menghabiskan Rp89 triliun, serta anggaran sektor keamanan dan program pemerintah lain yang nilainya sangat besar.

“Outlook anggaran Polri 2025 mencapai Rp138,5 triliun, TNI sekitar Rp247 triliun, dan Program Makan Bergizi Gratis menelan lebih dari Rp116 triliun,” pungkasnya.

Atas dasar itu, Kafin menilai dalih mahalnya biaya Pilkada sebagai alasan untuk memangkas hak pilih rakyat atau mengubah sistem demokrasi adalah keliru dan menyesatkan.

“Anggaran besar Pilkada seharusnya tidak dijadikan alasan untuk mengorbankan hak-hak rakyat. Ketika anggaran untuk DPR, IKN, atau program lain tetap besar meski hasilnya dipertanyakan, mengapa justru hak rakyat memilih pemimpinnya yang dikorbankan?” pungkas Kafin.

Menurutnya, jika negara serius ingin menekan biaya Pilkada, maka yang harus dibenahi adalah perilaku elite, gaya hidup mewah penyelenggara, serta tata kelola anggaran, bukan dengan memangkas hak demokratis warga negara.  (H-3)