Hakim Djuyamto Usai Divonis 11 Tahun Penjara: Kita Hormati

Hakim Djuyamto mengaku menghormati putusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara terhadapnya. Djuyamto terbukti menerima suap untuk memvonis lepas 3 terdakwa korporasi korupsi ekspor crude palm oil (CPO).

"Kita hormati putusan majelis hakim," kata Djuyamto usai menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/12).

Dalam kasusnya, Djuyamto dinilai telah menerima suap sebesar Rp 9,2 miliar. Suap itu diberikan untuk mempengaruhi putusan agar 3 terdakwa korporasi kasus korupsi CPO divonis lepas.

Uang suap itu diterima Djuyamto dkk dari Ariyanto, Marcella Santoso, Junaedi Saibih, dan M. Syafe'i selaku advokat atau pihak yang mewakili kepentingan terdakwa korporasi Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

Uang diberikan Ariyanto dkk melalui eks Ketua PN Jakarta Selatan, M Arif Nuryanta, serta Panitera Muda, Wahyu Gunawan, kemudian dibagikan kepada Djuyamto dkk.

Djuyamto terbukti melanggar Pasal 6 ayat 2 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Hakim Djuyamto selama ini dikenal aktif dalam memperjuangkan independensi hakim. Namun, saat ini, dia mesti duduk di kursi pesakitan karena menerima suap. Ironi itu disampaikan hakim Andi Saputra saat membacakan pertimbangan putusan Djuyamto.

"Bahwa terdakwa aktif memperjuangkan independensi hakim dan bahkan menulis buku berjudul "Kesaksian Perjuangan: Kisah Nyata Para Pengadil Menuntut Hak-hak Konstitusional dan Independensi Kekuasaan Kehakiman". Namun ternyata kemudian menerima suap yang merusak independensi tersebut," kata Andi.

Dalam pleidoi atau nota pembelaannya, Djuyamto mengungkit rekam jejak positifnya tersebut agar mendapat keringanan. Namun, menurut Andi, hal ini justru menunjukkan hal sebaliknya.

Andi memaparkan, dengan aksi positifnya selama ini, Djuyamto harusnya sadar akan perbuatan yang dilakukannya itu. Bahkan, Andi menyebut, penerimaan suap ini merupakan bentuk kemunafikan.

Selain itu, perbuatan Djuyamto juga dinilai telah membuat masyarakat, termasuk seluruh hakim di Indonesia keheranan.

"Membuat masyarakat Indonesia dan sesama hakim seluruh Indonesia bertanya-tanya: Jika yang memperjuangkan independensi hakim saja menerima suap, maka kepada siapa lagi kita bisa percaya," ujar Andi.

"Sehingga, apa yang dilakukan terdakwa di atas seperti petir di siang bolong dan meruntuhkan kepercayaan yang selama ini disematkan ke pundak terdakwa," sambung dia.