Hakim: Perbuatan Eks Wakil Ketua PN Jakpus Lazim Disebut Makelar Kasus

Mantan Ketua PN Jakarta Pusat, Muhammad Arif Nuryanta, divonis bersalah menerima suap terkait vonis lepas tiga korporasi dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO). Perbuatan Arif disebut sudah seperti makelar kasus.

"Perbuatan yang dilakukan terdakwa Muhammad Arif Nuryanta sebagaimana diuraikan di atas juga lazim disebut sebagai makelar perkara atau makelar kasus," kata hakim Andi Saputra saat membacakan pertimbangan putusan Arif dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/12).

Hakim menilai Arif, sebagai pimpinan PN Jakpus, seharusnya memiliki standar etika yang tinggi. Pasalnya, pengadilan yang dipimpinnya menjadi tolok ukur pengadilan di Indonesia.

"Namun dalam persidangan terungkap fakta hukum terdakwa Muhammad Arif Nuryanta malah memperdagangkan keadilan, yaitu dengan berkali-kali bertemu pihak berperkara," ucap hakim.

"Dengan tujuan membahas pemberian uang guna mempengaruhi putusan majelis hakim, yang nyata-nyata melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim serta peraturan perundang-undangan terkait," sambungnya.

Selain itu, Arif juga menggunakan pengaruhnya sebagai pimpinan pengadilan untuk mempengaruhi majelis hakim yang mengadili perkara korupsi ekspor CPO itu.

"Dalam rangkaian perbuatan tersebut di atas, terdakwa Muhammad Arif Nuryanta menerima uang 2.500.000 dolar Amerika Serikat," beber hakim.

Uang yang didapat Arif itu berasal dari Ariyanto, Marcella Santoso, Junaedi Saibih, dan M. Syafe'i, selaku advokat atau pihak yang mewakili kepentingan terdakwa korporasi Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

Uang diberikan Ariyanto dkk kepada Arif melalui Panitera Muda, Wahyu Gunawan. Uang suap yang diterima kemudian dibagi-bagi, termasuk kepada majelis hakim yang mengadili perkara CPO: Djuyamto, Agam Syarief, dan Ali Muhtarom.

Rinciannya, Arif menerima Rp 14,7 miliar; Wahyu Rp 2,3 miliar; Djuyamto Rp 9,2 miliar; serta Agam dan Ali masing-masing Rp 6,4 miliar.

Atas perbuatannya, Arif terbukti melanggar Pasal 6 ayat 2 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.