KPK Pastikan Kondisi Ira Puspadewi Baik, Pembebasan Menunggu Dokumen Rehabilitasi Presiden

Mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia, Ira Puspadewi(MI/Usman Iskandar)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan belum membebaskan mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi, meski Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan pemberian rehabilitasi. Hingga kini, Ira masih berada dalam rumah tahanan KPK dan dalam kondisi kesehatan yang baik.

"Situasi dalam kondisi baik, jadi memang rutan KPK itu kan dikelola dengan sangat baik jadi fasilitas-fasilitas semuanya ada," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (26/11)

Budi menegaskan bahwa pelepasan tahanan hanya dapat dilakukan setelah surat keputusan rehabilitasi diterima secara resmi oleh KPK. 

Menurut Budi, meskipun rehabilitasi telah diumumkan, KPK tetap harus menjalankan prosedur hukum dan administrasi sebelum mengambil tindakan. Tanpa surat resmi, pelepasan Ira tidak bisa dilakukan.

"Tentu nanti ada beberapa proses administrasi ya yang dilakukan kemudian nanti kita. kalau memang surat keputusan rehabilitasi itu sudah kami terima untuk kemudian sebagai dasar KPK menindaklanjuti ya," ucap Budi.

Presiden RI Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada tiga tersangka korupsi kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN), oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) periode 2019–2022. Para tersangka yang diberikan rehabilitasi yaitu Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono.

"Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini, presiden ri telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dikutip dari Youtube Setpres, Selasa, 25 November 2025.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menjelaskan, pemberian rehabilitasi berdasarkan usulan DPR. Lembaga legislatif pusat itu menerima aspirasi dari masyarakat terkait kasus korupsi tersebut pada 2024.

"Sehubungan dengan dibamika yang terjadi mengenai permasalahn di ASDP yang telah terjadi di bulan Juli 2024, berbagai pengaduan dan aspirasi disampaikan kepada DPR," ungkap Dasco. (P-4)