Krisis Komunikasi Terjadi di Media Sosial, Komdigi Dorong Humas Pemerintah Tanggapi

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya.(dok.Istimewa)

KEMENTERIAN Komunikasi dan Digital (Komdigi) menekankan pentingnya kesiapan humas kementerian dan lembaga menghadapi krisis komunikasi di ruang digital. Melalui pembekalan bertajuk “Social Media Ready: Verify, Clarify, Respond”, kegiatan yang menjadi bagian dari Anugerah Media Humas (AMH) 2025 ini digelar secara luring dan daring di Jakarta.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, mengingatkan bahwa media sosial kini menjadi ruang utama pembentukan opini publik. Dalam hitungan detik, informasi dapat menyebar luas dan memengaruhi persepsi bahkan kebijakan. Karena itu, humas pemerintah dituntut menguasai tiga prinsip komunikasi publik: verify, clarify, dan respond.

Aspek verify menekankan pentingnya memastikan keabsahan data dan visual sebelum disebarkan. Clarify berarti berani meluruskan informasi keliru secara cerdas dan santun, sedangkan respond menuntut kecepatan serta kehadiran yang menenangkan publik di ruang digital. “Kecepatan tanpa akurasi menimbulkan kebingungan, sementara akurasi tanpa respons cepat membuka ruang bagi narasi liar,” ujar Fifi dalam keterangannya, Kamis (13/11).

Menurut data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), penetrasi internet nasional kini melampaui 80 persen. Survei Komunikasi Global University of Southern California juga memperkirakan media sosial akan menjadi kanal komunikasi paling relevan pada 2030. Kondisi itu menuntut humas pemerintah untuk lebih tanggap terhadap potensi krisis akibat hoaks dan disinformasi.

Tenaga Ahli Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Latief Siregar, menilai isu pemerintah mudah membesar di media sosial karena ekspektasi publik yang tinggi. Ia memperkenalkan metode PRIME--Prepare, Response, Intercept, Message, dan Engage--sebagai strategi menghadapi krisis. Reputasi pemerintah, ujarnya, tidak hanya ditentukan oleh fakta, tetapi juga persepsi dan kecepatan merespons.

Penggiat media sosial Enda Nasution menambahkan, tim komunikasi krisis idealnya bekerja layaknya asuransi: mendeteksi potensi krisis sebelum membesar. “Mitigasi itu seperti mendeteksi hotspot sebelum kebakaran. Semakin cepat ditemukan, semakin kecil biayanya,” jelasnya.

Sementara itu, praktisi komunikasi Jojo S. Nugroho menegaskan pentingnya menangani setiap isu sejak dini. Ia menyebut tiga kunci respons krisis, yaitu cepat dan faktual, mengedepankan empati, serta menjaga narasi tetap aman.

Kegiatan ini juga menghadirkan simulasi penanganan krisis yang melatih peserta menyusun strategi lintas sektor. Komdigi berharap pembekalan ini memperkuat koordinasi komunikasi publik pemerintah dalam merespons tantangan krisis di era digital. (Cah/P-3)