Mendidik Pekerja Migran Indonesia

MI/Seno(Dok. Pribadi)

MENURUT rilis Dataindonesia.id, jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) pada 2024 mencapai 296.970 orang. Negara dengan jumlah PMI terbanyak ialah Hong Kong, yakni 99.773 orang (33,6%). Posisi selanjutnya ialah Taiwan, Malaysia, Jepang, Singapura, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Italia.

Sementara itu, daerah penyumbang PMI terbesar ialah Jawa Timur. Jumlah PMI dari Jawa Timur mencapai 79,339 (26,67%). Setelah itu, menyusul Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Daerah Khusus Jakarta, dan Sumatra Utara. Mayoritas PMI berasal dari perdesaan, terutama desa-desa dengan tingkat kesulitan ekonomi tinggi.

Menurut data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur, terdapat lima daerah penyumbang terbesar PMI. Lima daerah itu ialah Ponorogo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Tulungagung, dan Banyuwangi.

Pertanyaannya, mengapa Jawa Timur menjadi penyumbang terbesar PMI? Jawabnya, hal itu disebabkan Jawa Timur masih tercatat sebagai provinsi termiskin ketiga di Jawa, setelah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah (Badan Pusat Statistika, 2023).

Persentase angka kemiskinan di Jawa Timur memang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Namun, jumlah pengangguran terbuka di Jawa Timur masih tergolong tinggi. Ketersediaan lapangan pekerjaan sangat tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja. Faktor kemiskinan, pengangguran, dan terbatasnya lapangan pekerjaan itulah yang mendorong sebagian masyarakat memilih menjadi PMI.

Umumnya PMI bekerja di sektor informal. Sebagian PMI yang terdidik dan memiliki keterampilan bekerja di sektor formal. Jenis pekerjaan yang diperebutkan di sektor informal ialah pengasuh, pekerja lepas, asisten rumah tangga, pekerja panti jompo, pekerja perkebunan, pengasuh rumah tangga, dan juru masak keluarga. Melalui berbagai pekerjaan di sektor informal itulah, PMI mengadu nasib untuk memperbaiki kesejahteraan keluarga di kampung halaman.

Pertanyaannya, bagaimana latar belakang pendidikan PMI? Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memaparkan bahwa sebagian besar PMI berpendidikan SMA (128.228 orang). Disusul kemudian SMP (91.286 orang) dan SD (69.166). Meski sedikit, ada juga diploma, sarjana, dan pascasarjana yang menjadi PMI. Data demografi PMI itu penting untuk menunjukkan bahwa mereka membutuhkan pendidikan lanjutan.

JENIS PENDIDIKAN

Sejauh ini kita mengenal jenis pendidikan nasional dikelompokkan menjadi tiga, yakni formal, nonformal, dan informal. Ketiganya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pendidikan formal ialah jalur pendidikan yang dirancang secara sistematis, terstruktur, dan berjenjang. Pendidikan formal merujuk pada sistem persekolahan dengan sejumlah persyaratan yang ketat.

Pendidikan nonformal dimaknai jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang pengaturannya lebih fleksibel sesuai dengan kondisi peserta didik. Termasuk dalam pendidikan nonformal ialah pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar, dan lain sebagainya. Pendidikan nonformal melayani anak usia dini hingga dewasa.

Karena itulah, pendidik di lembaga pendidikan nonformal penting membekali diri dengan kemampuan lebih daripada guru di pendidikan formal. Umumnya guru di lembaga pendidikan formal dipersyaratkan memiliki kompetensi kepribadian, profesional, sosial, dan pedagogi. Khusus untuk pendidik di lembaga pendidikan nonformal, ditambahkan kompetensi andragogi. Kompetensi itu mengharuskan pendidik memahami karakter orang dewasa sebagai subjek aktif dalam proses belajar-mengajar.

Satu lagi jenis pendidikan yang kini terus bertumbuh dan berkembang ialah pendidikan informal. Pendidikan informal merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar yang dilakukan secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Di antara bentuk pendidikan informal ialah homeschooling.

PENDIDIKAN NONFORMAL SEBAGAI ALTERNATIF

Jika mencermati beberapa jenis pendidikan tersebut, rasanya alternatif yang paling memungkinkan untuk mendidik PMI ialah melalui pendidikan nonformal. Hal itu disebabkan pendidikan nonformal berkarakter sangat fleksibel dan adaptif dengan kebutuhan masyarakat. Jadwal belajar di lembaga pendidikan nonformal juga dapat menyesuaikan kelonggaran waktu yang dimiliki PMI.

Dengan begitu, PMI dapat didorong untuk melanjutkan pendidikan melalui PKBM. Persoalannya, tidak semua negara yang menjadi destinasi PMI memiliki layanan PKBM. Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah dapat membuka PKBM menyatu dengan sekolah Indonesia luar negeri yang ada di beberapa negara. Komunitas diaspora Indonesia di luar negeri juga dapat membuka PKBM bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan yang ada di Tanah Air.

Alternatif lain bagi PMI ialah mengikuti pendidikan jarak jauh (PJJ). Program PJJ telah diluncurkan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kelak, program PJJ akan diimplementasikan di setiap provinsi. Alternatif itu memungkinkan jika berbagai persoalan teknis diantisipasi sejak dini.

Pendidikan nonformal dalam bentuk PKBM menjadi alternatif utama karena memiliki banyak layanan. Layaknya supermarket, PKBM melayani beragam program mulai pendidikan anak usia dini (PAUD), program kesetaraan paket A (SD), paket B (SMP), paket C (SMA), hingga bahkan kursus dan pelatihan. Karena karakternya yang lebih fleksibel dan adaptif itulah, pembelajaran PKBM dapat diatur sesuai dengan kesepakatan warga belajar.

Dengan berstatus sebagai PMI, tentu tidak mudah mereka meminta izin belajar. Mereka hanya memiliki waktu libur pada Sabtu-Minggu. Bahkan sebagian PMI hanya libur pada Minggu. Kondisi PMI itu pasti membutuhkan pendidikan alternatif yang lebih fleksibel dan adaptif. Dalam kondisi itulah PKBM dengan berbagai layanan penting hadir untuk mendidik PMI. Bahkan di PKBM, PMI dapat mengambil program kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan.

Sebagian besar proses pembelajaran di PKBM pasti diselenggarakan secara daring atau mandiri. Hal itu dilakukan untuk mengurangi jadwal tatap muka sehingga PMI dapat belajar sekaligus bekerja. Apalagi rata-rata PMI sudah menjadi bagian dari masyarakat virtual (virtual community). Mereka terampil berinteraksi dengan sesama PMI dan keluarga di kampung halaman melalui dunia maya.

Pada era digital pembelajaran secara daring telah menjadi alternatif. Di samping itu, pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan secara mandiri. Pekerja migran dapat diberi modul untuk dipelajari di rumah sambil bekerja. Pertemuan tatap muka pada waktu tertentu dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Pertemuan tatap muka sekaligus menjadi ajang untuk memperkuat materi pembelajaran.

SEKOLAH SATU ATAP

Pertanyaan selanjutnya, di mana pembelajaran tatap muka peserta didik PKBM itu dilakukan? Rata-rata di negara yang menjadi destinasi PMI memiliki sekolah Indonesia luar negeri (SILN). Sayangnya, sebagian besar SILN hanya melayani pendidikan formal. Di sinilah pentingnya dikembangkan konsep sekolah satu atap. Di samping ada sekolah formal, juga diselenggarakan pendidikan nonformal.

Dengan konsep sekolah satu atap, fasilitas sekolah Indonesia dapat menjadi pusat pembelajaran PKBM. Apalagi proses pembelajaran tatap muka untuk peserta didik PKBM dilaksanakan pada Sabtu-Minggu. Ketika itu ruangan kelas-kelas di SILN tidak banyak dimanfaatkan. Dengan fasilitas yang memadai, proses pembelajaran peserta didik PKBM dapat dilaksanakan dengan baik.

Apalagi jika peserta didik PKBM memperoleh pendampingan dari guru-guru terbaik yang ditugasi pemerintah di SILN. Selain belajar sesuai dengan jenjang pendidikan, PMI berkesempatan untuk mengambil program kursus dan pelatihan.

Hal itu berarti, selain sekolah formal dan PKBM, di setiap SILN dapat didirikan lembaga kursus dan pelatihan (LKP).

Penyelenggara LKP dapat membuka beberapa program utama yang sesuai dengan kebutuhan PMI. Di antaranya teknologi informasi dan komunikasi (TIK), bahasa internasional, budaya lintas negara, dan manajemen keuangan. Semua keterampilan itu penting untuk menunjang pekerjaan sebagai pekerja migran.

Melalui pembelajaran di LKP itulah PMI dapat memperoleh bekal untuk menyiapkan diri tatkala kembali ke kampung halaman.

Salah satunya ialah keterampilan mengelola keuangan. Hasil bekerja selama menjadi PMI penting dikelola dengan baik agar dapat menjadi modal usaha di kampung halaman. Mereka pasti tidak selamanya berniat merantau ke negeri orang. Mereka ingin membangun kesuksesan di negeri sendiri. Di sinilah pendidikan...