Pascabencana, Masyarakat Butuh Relaksasi Kredit dan Restrukturisasi Utang

Sejumlah warga melintas di dekat puing-puing yang terbawa arus banjir di kawasan Desa Bukit Tempurung, Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.(Antara/Syifa Yulinnas)

KETUA Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menekankan urgensi percepatan upaya pemulihan ekonomi di sejumlah wilayah di Sumatra yang baru saja terdampak bencana alam. Menurutnya, respons cepat dan terukur dari pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencegah dampak krisis yang berkepanjangan terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian daerah.

Misbakhun menyoroti bencana alam tidak hanya meninggalkan kerusakan infrastruktur fisik, tetapi juga melumpuhkan sendi-sendi perekonomian rakyat. Oleh karena itu, ia mendorong adanya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta otoritas terkait seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam merumuskan kebijakan stimulus yang tepat sasaran bagi wilayah terdampak.

"Pemulihan pascabencana tidak bisa hanya dimaknai terbatas pada rekonstruksi fisik bangunan semata, tetapi harus menyentuh langsung pada upaya menghidupkan kembali jantung perekonomian rakyat," ujarnya dikutip dari siaran pers yang diterima, Kamis (4/12).

Misbakhun menegaskan, prioritas utama saat ini adalah mengembalikan denyut nadi aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput. Ia menegaskan agar pemerintah segera memulihkan fungsi pasar-pasar tradisional, memastikan kelancaran jalur distribusi logistik, serta memberikan sejumlah pelonggaran bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang usahanya terhenti akibat bencana. 

Misbakhun meminta OJK dan pihak perbankan untuk segera mengkaji kemungkinan penerapan relaksasi kredit atau restrukturisasi utang bagi debitur yang terdampak langsung oleh bencana di Sumatra. Sebagai informasi, pulau Sumatra secara keseluruhan menyumbang 22,4% bagi PDB nasional, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,9% pada Triwulan III 2025.

Lebih lanjut, Misbakhun memastikan bahwa Komisi XI DPR akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap realisasi anggaran dan program pemulihan tersebut. Ia mengingatkan kementerian dan lembaga terkait agar memangkas hambatan birokrasi yang berpotensi memperlambat penyaluran bantuan, mengingat kondisi di lapangan membutuhkan respons yang bersifat segera.

Dengan koordinasi yang solid dan langkah mitigasi ekonomi yang terintegrasi, Misbakhun optimis bahwa wilayah Sumatra dapat segera bangkit dari keterpurukan dan kembali memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. (Fal/E-1)