Pengamat: Biaya Pilkada Mahal Bukan Disebabkan Sistem, Tapi Praktik Mahar dan Politik Uang

Distribusi logistik PSU Pilkada Kabupaten Serang.(Dok. Antara)

WACANA mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menuai kritik. Alasan efisiensi anggaran yang kerap dijadikan pembenaran dinilai menyesatkan dan tidak menyentuh akar persoalan mahalnya biaya Pilkada yang tinggi.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, menegaskan bahwa mahalnya biaya politik untuk Pilkada bukan disebabkan oleh sistem pemilihan langsung, melainkan oleh perilaku para kontestan dan partai politik yang sarat praktik menyimpang.

“Memberi rumus pemilihan tidak langsung kepala daerah dengan alasan pemborosan anggaran itu jelas salah satu alasan yang dicari-cari,” ujar Fadli dalam konferensi pers bertajuk “Tipu-Tipu Pilkada ke DPRD: Kemunduran Demokrasi”, Minggu (11/1).

Advokat Themis Indonesia itu juga menjelaskan, jika ditelusuri secara jujur, sumber utama membengkaknya biaya Pilkada justru berasal dari praktik-praktik yang secara hukum dilarang, seperti mahar politik atau pembelian tiket pencalonan kepada partai politik.

“Kalau kita bandingkan dengan biaya kampanye, ongkos untuk membeli tiket pencalonan itu jauh lebih besar. Saya yakin secara nasional, biaya untuk membayar tiket pencalonan akan jauh melampaui anggaran penyelenggaraan Pilkada,” tegasnya.

Selain mahar politik, Fadli menyoroti praktik politik uang dengan berbagai modus sebagai faktor utama mahalnya kontestasi Pilkada.

“Biaya yang membuat tinggi itu adalah praktik politik uang dengan berbagai macam produk, modus, dan tindakan yang berbeda-beda. Jadi yang bermasalah itu bukan sistem Pilkada langsung, tetapi perilaku peserta Pilkada,” ujarnya.

Menurut Fadli, jika isu yang dipersoalkan adalah pembiayaan, maka yang seharusnya dibenahi adalah aspek penegakan hukum terhadap praktik-praktik ilegal tersebut, bukan justru mengganti sistem Pilkada.

“Upaya membeli tiket pencalonan atau mahar politik itu jelas dilarang, tetapi karena norma dan penegakan hukumnya lemah, praktik itu terus terjadi. Kalau mau dibenahi, perbaiki norma dan penegakan hukumnya, bukan mengganti sistem Pilkada,” katanya.

Selain itu, ia menilai dalih besarnya biaya saksi dan pengamanan TPS kerap dilebih-lebihkan. Padahal, negara sudah menyediakan pengawas TPS sebagai bagian dari mekanisme pengawasan resmi.

“Saksi TPS dan politik uang itu notabene pelanggaran undang-undang Pilkada. Negara sebenarnya sudah menyiapkan pengawas TPS. Jadi argumen biaya saksi ini juga harus dilihat secara jujur,” ujar Fadli.

Lebih jauh, Fadli mendorong evaluasi menyeluruh terhadap anggaran penyelenggaraan Pilkada yang dikelola oleh penyelenggara pemilu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Perlu diidentifikasi secara detail apakah seluruh anggaran Pilkada benar-benar digunakan untuk kebutuhan teknis penyelenggaraan. Jangan-jangan ada pos anggaran yang sebenarnya tidak relevan,” ungkapnya.

Ia mencontohkan sejumlah pos belanja yang patut dipertanyakan, seperti sewa kendaraan dinas berlebihan, renovasi kantor, hingga pengeluaran lain yang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan Pilkada.

“Apakah penyewaan mobil dinas, perbaikan kantor, atau renovasi itu benar-benar dibutuhkan dalam momentum Pilkada? Pos-pos seperti ini yang bisa membuat anggaran penyelenggaraan Pilkada menjadi membengkak,” kata Fadli.

Menurutnya, sebelum menyimpulkan Pilkada langsung sebagai sumber pemborosan, negara harus melakukan asesmen anggaran secara transparan dan komprehensif. Ia juga mengingatkan agar tidak mengorbankan hak konstitusional warga untuk memilih pemimpinnya secara langsung.

“Jangan sampai yang terjadi adalah perilaku elit politik dan penyelenggara yang membuat biaya membesar, tetapi yang dikorbankan justru hak rakyat untuk menentukan kepala daerah,” pungkasnya. (H-3)