Pertumbuhan Ekonomi Batam Dorong Pajak Daerah

Kepala Bapenda Batam, Raja Azmansyah(MI/Hendri Kremer)

PERTUMBUHAN ekonomi Kota Batam sepanjang 2025 menunjukkan tren positif yang tercermin dari capaian penerimaan pajak daerah. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Batam mencatat realisasi pajak mencapai Rp1,86 triliun atau 95,54% dari target Rp1,95 triliun. Capaian ini menjadi indikator meningkatnya aktivitas ekonomi, khususnya di sektor konsumsi, properti, dan transportasi.

Kepala Bapenda Batam, Raja Azmansyah, menyebutkan setidaknya tiga jenis pajak berhasil melampaui target, yakni Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Restoran, serta opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

“Ini menandakan roda ekonomi Batam bergerak cukup baik. Aktivitas usaha meningkat dan transaksi properti masih berjalan,” ujarnya, Minggu (11/1).

BPHTB tercatat terealisasi sebesar Rp541 miliar atau 108% dari target, disusul opsen PKB sebesar Rp160 miliar atau 130% dari target. Sementara itu, Pajak Restoran mencapai Rp187 miliar dari target Rp172 miliar, seiring bertambahnya jumlah wajib pajak yang kini mendekati 1.600 unit usaha.

Menurut dia, peningkatan tersebut tidak hanya disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga hasil dari perluasan basis pajak melalui pendataan dan optimalisasi pengawasan.

Namun di sisi lain, capaian pajak ini juga memunculkan harapan publik agar peningkatan pendapatan daerah benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pengamat ekonomi menilai pemerintah daerah perlu memastikan bahwa penerimaan pajak yang meningkat sejalan dengan perbaikan layanan publik.

“Pajak yang naik harus diiringi dengan manfaat yang dirasakan langsung masyarakat, seperti infrastruktur, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Jika tidak, publik bisa melihat ini hanya sebagai penambahan beban,” ujar Sapto, 40, salah seorang pengusaha di Nagoya, Batam.

Selain sektor konsumsi dan properti, kawasan usaha baru seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa juga mulai memberi kontribusi, khususnya melalui pajak tenaga listrik. Kawasan yang difokuskan sebagai pusat data tersebut dinilai memiliki potensi besar mendorong penerimaan daerah dalam jangka panjang.

Untuk 2026, Bapenda Batam menargetkan penerimaan pajak daerah menembus Rp2 triliun. Target tersebut akan ditempuh melalui penguatan pengawasan, pemeriksaan, serta pembaruan data wajib pajak, termasuk peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Meski demikian, pemerintah daerah diharapkan tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah, agar upaya peningkatan pajak tidak menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. (E-2)